JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ada-ada saja kemauan PDI Perjuangan ini sebagai partai penguasa. Saat komisi-komisi di DPR sudah mengagendakan kegiatan siap bekerja, justru partai Pimpinan Megawati, pendukung utama Presiden Joko Widodo ini melarang. Alasannya belum semua fraksi menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan duduk di komisi.

Padahal dalam rapat paripurna DPR, Selasa lalu, pasca ditandatanganinya kesepakatan damai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), PDI Perjuangan bersama Partai Hanura dan PKB yang tidak mau menyerahkan nama-nama anggotanya untuk duduk di komisi.

Ketiga fraksi partai yang tergabung dalam KIH ini hanya bersedia menyerahkan nama anggotanya untuk duduk di Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Sedangkan dua fraksi KIH Nasdem dan PPP sudah menyerahkan seluruh anggotanya untuk komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Ya, saya minta jangan mengadakan kegiatan dahulu di komisi, sebelum semua fraksi dari KIH menyetorkan nama-nama di AKD maupun komisi," kata Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung di Gedung DPR, Kamis (20/11). Nama anggota fraksi akan diserahkan setelah fraksi-fraksi yang ada di KIH mengadakan rapat intern.

Benny K Harman dalam rapat paripurna sempat mengkhawatirkan kondisi ini akan berlarut-larut lagi jika tidak ada batas waktunya. Bisa saja fraksi-fraksi dalam KIH tidak segera menyerahkan nama anggotanya untuk duduk di komisi kalau tanpa batas waktu. Akibatnya DPR tidak akan bisa bekerja hanya menunggu anggota dari tiga fraksi itu.

"Harusnya ada batas waktu sehingga DPR tidak hanya menunggu tetapi bisa segera bekerja untuk rakyat," kata Benny saat itu. "Kalau seperti ini terus saya takut, sampai akhir tahun pun DPR ini tidak bisa bekerja."(ss)