JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tak diberi kewenangan atau otoritas, Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) pimpinan Faisal Basri akan menjadi macan kertas. Menurut Ramson Siagian komite ini tak efektif hanya pencitraan saja.

"Tujuannya (KRTKM-red) saya hawatir hanya pencitraan. Tugas pemerintah harus memberi otoritas kepada komite ini, jangan samapai seperti LSM, beri rekomendasi saja. Sebaik apa pun orangnya, kalau gak punya otoritas ya sama saja, seperti kertas rekomendasi saja," ujar Ramson Siagian, politisi Partai Gerindra kepada TeropongSenayan, Kamis (20/11/2014) di Jakarta.

Menurut Ramson, Presiden Joko Widodo harus memberikan wewenang besar bagi Komite Reformasi Tata KelolaMinyak dan Gas Bumi ini. Sebab, jika tim yang dipimpin ekonom Faisal Basri ini tidak diberikan kewenangan untuk menindak segala penyimpangan distribusi BBM di lapangan, maka sama saja tim tersebut hanya pemanis dari Jokowi di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Tim ini harus bisa menindak setiap unit atau yang terkait dengan kecurangan distribusi BBM. Kalau tim ini tak diberikan otoritas, kewenangan, maka ini hanya pemanis saja saat menaikkan BBM," kata Ramson di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI.

Anggota Komisi VII yang membidangi bidang energi itu menilai, Presiden Jokowi memiliki taktik sendiri menaikkan harga BBM bersubsidi. Pembentukan Komite Reformasi Tata KelolaMinyak dan Gas Bumi, menurut Ramson, pemerintah memberi kesan ada musuh-musuh yang harus diperangi di saat menaikan harga BBM.

"Saya lihat pemerintah naikkan harga BBM taktiknya beda. Dia ciptakan seolah-olah ada musuh," tandas Ramson.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Komite Reformasi Tata KelolaMinyak dan Gas Bumi. Ekonom Faisal Basri ditunjuk sebagai pemimpin tim tersebut dengan anggota gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat.(ris)