Opini
Oleh Agus Eko Cahyono pada hari Kamis, 11 Des 2014 - 20:44:56 WIB
Bagikan Berita ini :
Cenderung Hanya Kepentingan Politik

Usul Interpelasi Disinyalir Kandas

13Lucius Karus.jpg
Peneliti Formappi, Lucius Karus (Sumber foto : Eko S Hilman)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Usul hak interpelasi yang digagas sejumlah anggota DPR sudah melewati masa sidang pertama. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda mau didorong lagi. "Saya khawatir saja, usulan hak interpelasi takkan mendapat dukungan lagi. Karena ini jalannya akan berliku," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (11/12/2014)

Seperti diketahui usul interpelasi akan diserahkan pada pimpinan DPR sebelum penutupan masa sidang pertama DPR, 5 Desember 2014. Sayangnya hingga penutupan sidang usul ini menjadi tidak jelas nasibnya.

Meski usulan hak interpelasi sudah mencapai 202 lebih anggota DPR, kata Lucius, tetap saja hal ini tergantung dari partai pengusung. "Ya, inikan tinggal bagaimana partai pengusungnya saja, apakah serius atau tidak," ujar dia lagi.

Saat ditanya gejolak internal Partai Golkar bisa mempengaruhi kelanjutan usul interpelasi, Lucius mengatakan mungkin hal itu bisa mempengaruhi. Namun sejauh mana pengaruhnya, dirinya tidak mengetahui.

Yang jelas, sambung Lucius, usul interpelasi yang dilakukan anggota DPR ini cenderung politis ketimbang mencari substansinya. "Saya lihat ini lebih cenderung kepentingan politik ketimbang mempertanyakan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi," imbuhnya. (ec)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #LSM  #Formappi  #Parlemen  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah perlu Jalan Tengah

Oleh Ajib Hamdani (Analis Kebijakan Ekonomi Apindo)
pada hari Rabu, 22 Jan 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memasuki Bulan Januari  2025, kondisi ekonomi nasional dihadapkan dengan tantangan berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pergerakan nilai tukar hampir ...
Opini

Debt Switch Surat Utang Negara Melanggar Undang-Undang, Diancam Pidana Penjara 20 Tahun

Sepuluh tahun terakhir, kondisi keuangan negara semakin tidak sehat. Utang pemerintah membengkak dari Rp2.600 triliun (2014) menjadi Rp8.700 triliun lebih pada akhir 2024.  Yang lebih ...