Opini
Oleh Agus Eko Cahyono pada hari Kamis, 11 Des 2014 - 20:44:56 WIB
Bagikan Berita ini :
Cenderung Hanya Kepentingan Politik

Usul Interpelasi Disinyalir Kandas

13Lucius Karus.jpg
Peneliti Formappi, Lucius Karus (Sumber foto : Eko S Hilman)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Usul hak interpelasi yang digagas sejumlah anggota DPR sudah melewati masa sidang pertama. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda mau didorong lagi. "Saya khawatir saja, usulan hak interpelasi takkan mendapat dukungan lagi. Karena ini jalannya akan berliku," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (11/12/2014)

Seperti diketahui usul interpelasi akan diserahkan pada pimpinan DPR sebelum penutupan masa sidang pertama DPR, 5 Desember 2014. Sayangnya hingga penutupan sidang usul ini menjadi tidak jelas nasibnya.

Meski usulan hak interpelasi sudah mencapai 202 lebih anggota DPR, kata Lucius, tetap saja hal ini tergantung dari partai pengusung. "Ya, inikan tinggal bagaimana partai pengusungnya saja, apakah serius atau tidak," ujar dia lagi.

Saat ditanya gejolak internal Partai Golkar bisa mempengaruhi kelanjutan usul interpelasi, Lucius mengatakan mungkin hal itu bisa mempengaruhi. Namun sejauh mana pengaruhnya, dirinya tidak mengetahui.

Yang jelas, sambung Lucius, usul interpelasi yang dilakukan anggota DPR ini cenderung politis ketimbang mencari substansinya. "Saya lihat ini lebih cenderung kepentingan politik ketimbang mempertanyakan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi," imbuhnya. (ec)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #LSM  #Formappi  #Parlemen  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
HUT R1 2025 AHMAD NAJIB
advertisement
HUT RI 2025 M HEKAL
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Abolisi dan Amnesti: Jalan Menuju Rekonsiliasi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi

Oleh Ariady Achmad dan Team teropongsenayan.com
pada hari Selasa, 05 Agu 2025
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah sekadar keputusan politik biasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Haris Rusly Moti, ...
Opini

Selesaikan Polemik Ijazah Presiden Jokowi dengan Transparansi, Bukan Kriminalisasi

Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah berulang kali mencuat dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Sebuah persoalan yang sebenarnya bisa selesai ...