JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi di DPRD DKI dituding sebagai biang kerok carut-marutnya roda pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI selama dua tahun terakhir.

"Amburadulnya roda pemerintahan ini, akibat DPRD tidak bisa menggunakan fungsinya secara baik," kata Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah‎ kepada TeropongSenayan, Jakarta, Sabtu (28/5/2016).

Sehingga, lanjut dia, dari situasi itulah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya.
‎

"Nah, Ahok juga sekaligus memanfaatkan itu untuk mengarahkan dewan ke arah defungsionalisasi," ujar Amir.
‎
Dia mengibaratkan, Ahok seperti ingin jalan sendiri dalam memimpin Jakarta, alias ‘One Man Show’. Gaya kepemimpinan yang diinginkan Ahok sengaja mengabaikan peran DPRD DKI sebagai mitra Pemprov DKI dalam menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota Jakarta.
‎
Amir menilai, pemicunya tak lain adalah kelemahan di internal DPRD sendiri yang selama ini seperti macan ompong.
Praktis, komisi-komisi di DPRD vakum, dan hampir tidak ada pengawasan apapun terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan Ahok.

Menurutnya, persoalan yang muncul satu demi satu belakangan ini, memang tidak pernah mendapatkan pengawalan dari para wakil rakyat itu.

Mulai dari pengadaan lahan RS Sumber Waras, kasus UPS, pemberian izin reklamasi yang ilegal, pembangunan rusun dan penggusuran dengan menggunakan dana CSR, adanya barter dengan pengembang, hingga yang teranyar skandal 'Perjanjian Preman' tambahan kontribusi 15.

"Kerancuan penggunaan dana CSR dalam sejumlah proyek, dan pelanggaran yang dilakukan ‎Ahok sepanjang tahun 2015 semuanya luput dari kontrol wakil rakyat di DPRD," sesal Amir.

Padahal, menurut Amir, amanat konstitusi jelas menyebut bahwa pemerintah itu adalah eksekutif bersama-sama dengan legislatif.

"Ini kita bicara tata kelola pemerintahan yang benar dan baik. Makanya, harmonisasi antara eksekutif dan DPRD DKI mutlak diperlukan. Dan ini tidak boleh diterobos atau diabaikan. Kalau perusahaan milik dia (Ahok) sendiri boleh suka-suka dia, tapi ini Pemda lho!," tegas Amir.

Kini, tambah dia, momentum untuk politisi Kebon Sirih berbenah sudah didepan mata, yaitu dengan cara unjuk gigi melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang belakangan juga datang dari desakan masyarakat Jakarta.

"Nah, sekarang ada momentum (HMP) yang sangat baik untuk DPRD berbenah. Keresahan masyarakat sudah terakumulasi, mereka hampir setiap menggelar demo, baik di Balai Kota, DPRD hingga di KPK yang sudah mengarah pada anarkis. Saya kira dewan tidak bisa mengabaikan tuntutan dan aspirasi warga yang mendesak DPRD menggulirkan HMP," pesan Amir.

"Ingat, jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka, dewan akan terus terjebak pada disfungsionalisasi‎. Dan yang jelas, ini akan menjadi catatan masyarakat untuk Pileg 2019 yang akan datang," pungkasnya.

Diketahui, wacana‎ agar poitisi di DPRD DKI menggulirkan HMP terhadap Ahok memang kembali santer terdengar dikalangan DPRD.‎

Berbeda dengan HMP sebelumnya, HMP kali ini diprediksi bakal berjalan mulus, sebab Ahok diduga kuat telah melakukan sejumlah pelanggaran serius sepanjang tahun 2015 lalu.

Diantara sekian kasus itu, yang paling menyedot perhatian publik adalah kasus RS Sumber Waras dan Skandal 'Perjanjian Preman' terkait Reklamasi.

Sebelumnya, sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) juga beberapa kali berunjuk rasa di DPRD DKI.

Mereka mendesak politisi Kenon Sirih tidak diam terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan penguasa DKI Ahok, dan segera menggelar HMP.‎(yn)