JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Awal tahun 2015 ini, rakyat Indonesia akan menerima satu kado lagi dari pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah di awal pemerintahan menerima kado kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Rencananya awal tahun 2015 pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

"Rakyat pasti makin terbebani dan terpaksa harus menelannya kado pil pahit dari pemerintah Jokowi itu," kata Uchok Sky Khadafi, dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam siaran pers yang dikirim kepada TeropongSenayan, Senin (30/12) malam.

Kenaikan TDL, kata Uchok, pada dasarnya adalah mengurangi subsidi terhadap listrik sehingga tarif yang harus dibayar rakyat lebih mahal. Alasanya pemerintah biasanya karena harga minyak dunia yang naik. Padahal saat ini harga minyak dunia justru turun. Selain itu juga alasan rupiah yang tertekan dolar.

Menurut Uchok, alasan itu sebenarnya terlalu mengada-ada dan dicari-cari saja. Karena ada faktor lain yang menjadi masalah kronis tapi tidak pernah diperbaiki.

"Hancurnya manajemen PLN lah yang sebenarnya paling banyak jadi membebani. Dan itu menjadi bagian dari beban yang mesti ditanggung rakyat," tambah Uchok.

Misalnya saja, menurut Uchok, akibat buruknya manajemen itu menimbulkan utang yang beranak pinak dan harus dibayar. "Bunganya saja tahun 2013, Rp28.6 triliun dan tahun 2012 juga mencapai angka Rp28.6 triliun," tandasnya.

Belum lagi, utang jangka panjang yang angkanya diperkirakan mencapai Rp374.3 triliun yang berasal dari penerusan pinjaman Rp29.4 triliun, utang kepada pemerintah Rp8.7 triliun, utang sewa pembiayaan Rp129.7 triliun, utang bank dan surat utang jangka menengah Rp66.4 trilun serta utang obligasi Rp81 triliun.

Dari gambaran tersebut, menurut Uchok, jelas rencana kenaikan TDL awal tahun 2015 bukan hanya alasan harga minyak dunia, atau nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar. "Tapi kemungkinan akibat manajemen yang korup dan suku bunga utang yg merangkak naik. Ironisnya itu dibebankan kepada rakyat," katanya.(ss)