Surat Terbuka untuk

1).Yth.Bpk Ketua MPR RI
2).Yth.Bpk.Ketua DPD RI
3).Yth. Bpk Panglima TNI
Di Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan bahwa situasi bangsa dan negara ini sudah seperti tidak ada pempimpin karena pejabat Kabinet dan Kapolri masing masing jalan sendiri tidak ada komunikasi koordinasi terbimbing baik dari Presiden maupun Menko dibawahnya. Hal demikian membuat rakyat semakin panik dan bertanya siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini karena masing-masing elit penguasa berjalan sendiri tanpa kendali dan kordinasi.

Sebagai rakyat anak negeri ini merasa ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena rasa kegelisahan mendalam melihat kondisi negeri ini pengaruh hegemoni China komunis semakin merajalela akibat dari lemahnya kepemimpinan nasional sehingga NKRI diambang perpecahan.

Hari ini rakyat Indonesia pribumi pemilik negeri ini semakin terpojok dan terpinggirkan dengan hegemoni kekuatan baru asing China komunis sudah merangsek masuk mendominasi tidak hanya kegiatan pembangunan dibidang ekonomi tapi juga dibidang politik, sosbud, pertahanan keamanan yang semakin mengkwatirkan Indonesia hari ini dan esok, karena sudah mengarah pada kolonialisme gaya baru.

Pemerintahan Jkw-JK sepertinya lupa bahwa amanah yang dipercayakan oleh rakyat adalah melakukan pembangunan nasional yang adil karena merupakan tuntutan sejarah perjuangan bangsa yang harus diperhatikan dan dilaksanakan bukan sekedar angan angan dari sekelompok elit politik yang berkuasa dan penguasa saja. Harus anda ketahui bahwa janji pada Pilpres lalu adalah untuk kesejahteraan rakyat karena itu merupakan bagian dari kristalisasi aspirasi rakyat dan bangsa yang ditunggu oleh keinginan kita sebagai bangsa untuk mandiri baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, karena hanya dengan kemandirianlah yang bisa dapat dirasakan makna yang nyata dari kemerdekaan sesungguhnya.

Situasi terkini dari perbedaan pendapat dan sikap dari pemerintah dan umat Islam terkait tindak pidana penistaan agama oleh Ahok diplintir oleh pejabat Kabinet, Menteri dan Polri ke masalah Sara dan Kebhinekaan sehingga mengaburkan pokok persoalan yang sebenarnya sehingga mendorong umat Islam untuk terus melakukan demo pada 212 nanti.

Dari pelintiran kasus ini memrovokasi masyarakat non muslim seolah Islam tidak toleran atas perbedaan Sara dan Kebhinekaan.

Apakah kejadian ini ada korelasi dengan diamnya pemimpin Dewan Gereja Indonesia, Wali Gereja Indonesia dan Pemimpin umat Bundha/Hindu karena dibutakan elit penguasa non muslim dan pejabat muslim yang merasa karirnya dibesarkan oleh kelompok ini sehingga ikut dibutakan dengan persoalan Ahok....? Oleh karena itu dikhawatirkan memungkinkan terjadinya desintegrasi bangsa.

Dari kejadian ini banyak tabir yang terungkap bahwa kini publik sudah melihat dengan jelas sepertinya ada masalah dengan segelintir elit penguasa menggalang masa nasionalisme dengan agama tertentu berhadapan dengan masa umat Islam yang menuntut keadilan atas penodaan agamanya melalui demo besar 411.

Kini diberbagai forum polemik pro dan kontra pembelaan di media sosial dan media massa menampakan pemerintah melakukan pembelaan seolah tidak paham akan pokok masalah yaitu Ahok alias Basuki Cahaya Purnama dengan penodaan agama karena dipengaruhi oleh segelintir oknum dilingkaran presiden dengan berpijak pada egosentris golongannya sendiri. Mereka berteriak SARA dan Kebhinekaan tetapi justru mereka yang intoleran atas SARA dan Kebhinekaan dan sepertinya Presiden Jokowi terbawa bisikan dan menikmati jebakan itu dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Menyikapi atas situasi bangsa dan negara semakin tidak kondusif saat ini saya menghimbau dan mengingatkan pada pimpinan tinggi negara MPR, DPD dan juga khusus untuk Menteri Pertahanan dan Panglima TNI bahwa Indonesia saat ini sudah SOS memerlukan perhatian khusus agar rakyat tidak mengambil tindakan sendiri atas gelombang besar masuknya WNA Cina baik sebagai turis dan diberikan kemudahan oleh pemerintah memiliki properti maupun menjadi WNI secara ilegal.

Ini berbahaya, karena kebijakan pemerintah sudah tidak pro rakyat dan masyarakat kecil perkotaan terancam terusir ke pinggiran.

Dari informasi yang diperoleh bahwa hal ini terjadi karena ada kolaborasi strategi gerakan oknum elit non muslim/palangis di pemerintahan dan PKI untuk mengimbangi kekuatan massa Islam yang mengkwatirkan mereka dan para pemilik modal Cina melalui demo 411.

Tujuan mereka secara masif mendatangkan WNI China untuk mengimbangi mayoritas penduduk Islam. Mereka datang dengan memanfaatkan bebas visa yang diberikan pemerintah dan juga masuk secara ilegal dan disusupkan oleh agen tertentu di jadikan mereka WNI dan disusupkan dengan membaur dan bersatu dengan penduduk di daerah mayoritas penduduk Islam di Jawa seperti contoh kasus ketahuan WNA China membuat paspor RI di Banten.

Dan kebanyak menjadi WNI di daerah mayoritas non muslim kristen di Intim, Sumatera Utara, Kalbar dan Kalsel contoh kasus penurunan bendera China oleh Marinir TNI AL di Maluku. Namun hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait hal ini.

Oleh karena situasi saat ini sudah mengarah pada provokasi adu domba antar umat dan desintegrasi bangsa sehingga menggangu ketenangan kehidupan rakyat Indonesia, tetapi pemerintah sepertinya tuli dan merasa tudak bersalah dengan menikmati keadaan yang tidak normal ini.

Maka saran saya :
1). Agar pimpinan MPR, DPD dan Panglima TNI harus segera mengambil langkah langkah politik untuk menyelamatkat bangsa dan negara diambang kerapuhan perpecahan dari penguasaan asing China sebelum terlambat.

2). Purnawiran TNI/Polri, tokoh nasional yang jujur pro akan NKRI, Pancasila dan UUD 45 rapatkan barisan dan segera konsolidasi ulama dan umat Islam sudah waktunya harus bersatu dan bergerak dengan TNI sebelum terlambat kalau tidak Indonesia akan tenggelam berubah nama menjadi Indochina.

Jakarta, 28/11/2016

DR.Rahman Sabon Nama