JAKARTA [TEROPONGSENAYAN] – Ada yang harus segera direspons cepat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] di saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang diadili dalam kasus penistaan agama.
Di satu sisi ada yang ingin menyeret kasus itu ke isu SARA [suku, agama, ras, dan antar-golongan] dan mengadu domba antar-umat beragama, yaitu antara Muslim dan Nasrani, agama yang dianut Ahok.
‘’Agar tensi politik negeri ini segera menurun, inilah saatnya KPK membongkar kasus dugaan korupsi yang dilakukan gubernur DKI non aktif ini,” tutur Koordinator Gerakan Indonesia Bersih [GIB] Adhie M Massardi.
Hanya ada satu cara untuk menurunkan tensi politik nasional sekaligus mengeluarkan bangsa ini dari kemungkinan terjadinya konflik berbau SARA. ‘’Sebaiknya KPK segera membuka brankas di gudang dan mengeluarkan berkas-berkas korupsi yang melibatkan Ahok,’’ kata Adhie, di Jakarta, Rabu [4/1/207].
Adhie berharap KPK harus bangun, bergerak, dan menerjang. ‘’Buka brankas di gudang. Keluarkan berkas-berkas korupsi yang melibatkan Gubernur DKI non-aktif itu,’’ katanya.
Menurut Adhie, KPK tak perlu takut menuntaskan kasus yang menjerat Ahok. Sebab, Presiden Djoko Widodo bahkan sudah memberi jaminan tidak akan melindungi koleganya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama.
Sebelumnya banyak kasus korupsi di Pemprov DKI yang mengindikasikan keterlibatan Ahok. Sebagian berkasnya sudah tersusun rapi di KPK. Misalnya, hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pembelian tanah RS Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng, korupsi proyek reklamasi, pengelolaan dana non-budgeter (dari pengembang) yang menyalahi undang-undang, dan kasus taman BMW.
Adhie menjelaskan, sekarang ini saat penting bagi KPK untukmenghilangkan rasa takut, dan segera memproses skandal korupsi yang melibatkan Ahok secara wajar tanpa diskriminasi.“Padahal faktanya, aksi akbar umat Islam itu hanya menginginkan agar hukum benar-benar ditegakkan secara proporsional. Umat Islam melakukan aksi karena tahu selama ini Ahok kebal hukum. Buktinya, berbagai skandal korupsi yang melibatkan namanya oleh KPK berkasnya ditaruh di brankas dalam gudang,” katanya.
“Jadi kalau sekarang KPK bergerak dan menerjang Balai Kota, secara otomatis akan mengikis stigma negatif tentang negara kita. Seolah umat Islam di Indonesia yang mayoritas sedang bangkit melawan kelompok-kelompok minoritas non-Muslim.”
Dia berharap teman-teman di KPK menyadari dan bangkit jiwa kenegarawanannya. Tidak membiarkan opini SARA yang negatif itu berkembang liar. Artinya, dengan memproses secara benar kasus-kasus korupsi yang melibatkan Ahok, akan menjelaskan kepada dunia bahwa Ahok menjadi tersangka bukan karena dia bagian dari kaum minoritas. ‘’Melainkan karena dia melakukan tindak pidana,” kata Adhie mengakhiri pernyataannya. [b]
