JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) oleh TNI menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengatakan, pihaknya akan meminta data-data keberhasilan TNI dalam kemitraan dengan Kementerian Pertanian terkait pembentukan SP3T.

"TNI belum memberikan data-data kepada Komisi IV DPR, sehingga bisa saja nanti melalui Panja (panitia kerja) pengawasan yang telah dibentuk oleh Komisi IV mengundang juga TNI," kata Ono saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini ‎mengaku mendapatkan masukan ketika reses adanya pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan kelompok tani (poktan) atau kelompok tani dengan petani anggotanya, sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh petani.

"Kita masih banyak menemukan program-program pertanian dari Pemerintah Pusat/Kementan salah sasaran," ujarnya.

Menurut dia, membangun pertanian menuju visi kedaulatan pangan dengan kompleksitas masalahnya tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian saja. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa.

Ia menilai, rencana TNI membentuk SP3T harusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut, meski TNI berhasil mengawal program Kementerian Pertanian khususnya program swasembada padi terbukti dengan Indonesia yang tidak import beras lagi di tahun 2016.

Menurut dia, Babinsa yang tersebar di seluruh pelosok negeri sudah menjadi mitra petani, sebagai pendamping petani yang dianggarkan khusus oleh Kementan. Sehingga diharapkan Babinsa juga bisa difungsikan lebih maksimal dengan membentuk SP3T sebagai mata telinga pemerintah untuk urai persoalan petani.

"Selama ini data dan masalah pertanian itu bisa saya dan anggota Komisi IV dapatkan dengan mudah ke Dandim-Dandim dan Danramil sekaligus Babinsa. Data-data mereka sangat lengkap," bebernya.

Ia menambahkan harus ada evaluasi secara menyeluruh terkadang program dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyalurkan program, seperti pupuk subsidi dikuasai petani kaya, bantuan benih dan pupuk dikuasai segelintir pengurus poktan.

"Inilah yang menjadikan walaupun anggaran pertanian meningkat sangat besar tapi tidak paralel dengan peningkatan kesejahteraan petani," tandasnya.(yn)