Saya ingin menegaskan ke Tommy Winata dan Artha Graha Perduli (AGP) yang menyebut saya memfitnah dia.

Apa yang saya sampaikan adalah bukan fitnah. Akan tetapi model kerjasama keuangan kepada masyarakat desa yang biasa dilakukan oleh sistem konglomerasi Taipan yang terjadi dari dulu hingga saat ini adalah model sistem keuangan ijon. Ini sistem keuangan yang mencekik rakyat dengan sistem rentenir ala penjajahan, meski dengan alasan-alasan surga.

Dan mengenai pernyataan saya tersebut sebenarnya telah dijawab sendiri oleh pelaksana harian AGP yang ikut ambil bagian dalam mengelola Dana Desa dengan menandatangani MOU untuk membangun ekonomi padat karya pedesaan.

Kenapa harus dengan Bank Artha Graha, yang bunganya tentu memberatkan? Kenapa bukan dengan Koperasi Rakyat yang dibentuk langsung oleh Desa itu sendiri. Padahal Dana Desa sebesar Rp 1 Milliar adalah dana yang besar.

Saya pernah menyelidiki bahwa rencana Dana Desa itu akan digunakan untuk membuat sertifikat bagi rakyat desa. Model kerja sistem keuangan Taipan biasanya adalah menawarkan pinjaman dengan jaminan sertifikat tersebut. Nah ini, Dana Desa kok untuk membuat sertifikat untuk mengembangkan pertanian. Seandainya harus bekerjasama dengan Bank pun, kenapa tidak dengan Bank Pemerintah/Negara?

Kemudian soal pernyataan saya mengaitkan Tommy Winata dengan pertemuan Jokowi dan GNPF MUI. Saya tidak mengatakan Tommy Winata ada dibalik pertemuan itu. Tapi saya mengambil contoh Tommy Winata terlibat dalam UU Desa. Alasan saya, kenapa Artha Graha yang menjadi mitra Pemerintah mengelola Dana Desa yang bernilai puluhan Triliun rupiah? Kenapa dengan mudah menjadi pengelola? Kenapa Tommy Winata yang hanya diberi kesempatan?

Bukankah masih banyak pengusaha pribumi, khususnya pengusaha di Desa-Desa yang juga hebat-hebat. Kenapa Jokowi berpihak pada Konglomerat Taipan? Seharusnya Pemerintah mampu menyediakan tenaga-tenaga pelatihan, baik dari Penyuluh Pemerintah atau LSM yang benar-benar berpihak pada Rakyat. Tidak hanya berorientasi untung.

Dan soal pembibitan pertanian, Tommy Winata sudah menjelaskan, melalui Pelaksana Harian AGP, Heka Hertanto. Bahwa menurut Heka, AGP sedang mengembangkan bibit-bibit padi unggul.

Seperti biasa dalam sistem ijon, kredit diberikan lalu bibit tentu diwajibkan membeli ke Pengijon tersebut. Dan menjualnya juga ke mereka dengan harga murah lalu dimonopoli.

Ini kenyataannya yang terjadi di desa-desa sesuai pengalaman saya terjun ke desa-desa ketika menyelidiki rakyat desa sekaligus melakukan pendidikan politik rakyat desa.

Jadi fitnahnya dimana. Saya tidak suka memfitnah, tapi saya melawan penjajahan. Siapapun mereka, Jokowi, Tommy Winata atau siapapun yg menjajah rakyat pribumi tentu saya harus melawannya. Apalagi saya dipilih sebagai Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia, Sekaligus Memimpin SEKBER Perjuangan aliansi Kekuatan Islam, Nasionalis, Kerakyatan yang merupakan amanah dari saudara-saudara seperjuangan. Tapi saya melawan bukan dengan cara kekerasan tapi dengan intelektual. Meskipun kami mampu berkonfrontasi secara apapun, tapi itu bukan pilihan kami.

Siapapun yang menginjak rakyat, akan kami lawan.(*)