Jakarta
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 08 Jan 2018 - 10:17:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengawasan Era Ahok Lemah, DPD RI Dukung Pansus Mikrocell DPRD DKI

77mikrocell.jpg
Fahira Idris (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris mendukung kerja Pansus Mikrocell yang dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta.

Bahkan, Fahira menyatakan ada seribuan tower mikrocell ilegal yang terdapat di Ibu Kota tanpa izin di lahan milik Pemprov DKI pada pertengahan Desember 2017 lalu.

Temuan ini menunjukkan, kata dia, selama bertahun-tahun sudah terjadi pelanggaran hukum, karena lemahnya pengawasan dari Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya pribadi mendukung terbentuknya panitia khusus (Pansus) DPRD DKI guna mengusut berdirinya tower mikrocell diatas lahan Pemprov DKI," kata Fahira kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Lebih jauh, Fahira menegaskan keberadaan Pansus Mikrocell sangat penting untuk membongkar adanya penyimpangan dan permainan antara oknum di Pemprov DKI dengan pengusahan penyedia tower mikrocell.

Pasalnya, lanjut dia, banyak tower mikrocell yang tidak berizin ini berdiri di trotoar dan ruang terbuka hijau.

Tentu saja, ungkap Fahira, hal itu melanggar ketetuan Pergub DKI nomor 195 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas.

Ditambah, Pasal 7 ayat 2 huruf a Pergub 195/2010 menyatakan, desain dan tata letak penempatan bangunan-bangunan pelengkap harus disesuaikan dengan estetika lingkungan disekitarnya.

"Saya berharap dugaan penyimpangan yang tentunya merugikan warga Jakarta ini bisa dibereskan di era Anies-Sandi. Jika ini bisa cepat dibereskan, maka aset kepunyaan DKI ke depan akan benar-benar bisa memberikan manfaat besar buat warga DKI Jakarta," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI ini membeberkan bahwa potensi penerimaan pajak dari pemanfaatan aset DKI untuk pendirian tower cukup signifikan.

Maka tak heran, karena telah terjadinya dugaan penyimpangan perihal mikrocell ini, penerimaan pajak yang dihasilkan jauh dari harapan.

"Saya berharap Anies-Sandi melakukan pendataan kepemilikan dan pemanfaatan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta. Karena ini menjadi persoalan serius lantaran sudah bertahun-tahun," pungkasnya. (icl)

tag: #dprd-dki  #fahira-idris  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...