Menarik untuk disimak fenomena Kongres IV PDI-P yang berlangsung di Bali. Pemilihan lokasi kongres di Denpasar, Bali tidak bisa dihindari erat kaitannya dengan penunjukan Irjen Ronni F Sompie sebagai Kapolda Bali (sebelumnya Kadivhumas Mabes Polri), pendukung Budi Gunawan dan wacana BG diusulkan menjadi Wakapolri rasanya bisa ditarik benang merah dari pidato politik Megawati (ditusuk dari belakang?) yang "ngeri-ngeri sedap ".

Sikap dan perilaku Presiden Jokowi yang hadir dalam kongres sebagai petugas partai, kader PDI-P yang tertangkap basah oleh KPK dalam situasi berlangsungnya Kongres di Bali, beberapa pengurus yang terkait dengan kasus hukum dan terakhir statement Sekjend PDIP untuk pembenaran terhadap pengurus DPP PDIP periode 2015-2010 yang terkait kasus hukum, rasanya ada yang berubah dalam tubuh PDI-P sebagai partai wong-cilik pengusung Pemerintahan Jokowi-JK saat ini, dibanding dengan periode sebelumnya sebagai partai oposisi selama kurun waktu 10 tahun ke belakang.

Mampukah Megawati yagn kharismatik mengendalikan PDI-P dalam lima tahun ke depan, jika dilihat elite politik dari kader PDI-P yang menyerang Jokowi akhir-akhir ini?. Fenomena di tubuh PDI-P rasanya 11/12 dengan fenomena di tubuh penyelenggara Pemerintah Jokowi. Jadi secara kasat mata dapat terlihat seberapa jauh peran PDI-P terhadap jalannya Pemerintah Jokowi/JK dalam lima tahun kedepan.
Jika dihubungkan dengan pidato Prabowo dalam pengesahan pengurus DPP Gerinda yang dihadiri oleh masing-masing Ketum partai anggota KMP, bisa diduga konstelasi politik negeri ini akan berubah menjadi tambah runyam dan carut-marut, gaduh politik akan berkelanjutan.

Pemerintah Jokowi-JK akan terkuras energinya untuk mengantisipasi gaduh politik. Program kerja Pemerintah Jokowi-JK dalam merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat akan terkendala dan tidak bisa terpenuhi. Marwah dari program Nawa-Cita semakin meredup, dikhawatirkan akumulasi kekecewaan rakyat semakin besar dan dikhawatirkan pula meledak dalam waktu tidak terlalu lama.

Rekonsiliasi Nasional untuk mengutamakan kepentingan rakyat yang harus diinisiasi oleh masing-masing elite politik menjadi sangat penting, jika NKRI negeri otopilot ini tidak kecebur laut dihadapkan dengan momentum diberlakukannya MEA pada akhir Desember 2015.

Ironis dan "ngeri-ngeri sedap " kondisi negeri ini dan siapa yang bertanggung jawab? #SaveNKRI.(yn)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.