Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 03 Jul 2018 - 21:14:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi VI DPR: Kita Ingin KPPU Seperti KPK

55eka_sastra.jpg.jpg
Eka Sastra (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan revisi terhadap Undang-undang (UU) No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU tersebutyang beredar hari ini ada sejumlah pasal yang dinilai tidak sesuai dengan semangat gerakan reformasi tersebut. Di antaranya adalah tentang posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tadinya bersifat independen akan diganti dan dimasukkan nomenklatur lembaga pemerintah.

Hal serupa juga terjadi pada definisi mengenai majelis komisi yang dihapus dan akan diatur lebih lanjut dan diperjelas dalam peraturan pemerintah terkait kelembagaan badan yang berada di bawah pemerintah tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra menolak upaya pelemahan kewenangan KPPU. Ia justru berpikir bagaimana lembaga tersebut dapat diperkuat, bukan malah diperlemah.

“Kita ingin KPPU ini diperkuat. Kewenangannya harus ditambah. Ini malah terlihat ada upaya memperlemah, misalnya dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) yang diusulkan pemerintah ke DPR di antaranya memasukkan KPPU ke lembaga pemerintah. Namanya nanti juga tidak digunakan lagi, dan bertanggung jawab terhadap presiden. Kalau begini kan kewenangannya diperlemah,“ kata Eka Sastra dalam Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Mediadi Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Bahkan Eka mengusulkan agar KPPU dijadikan lembaga dengan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita ingin justru KPPU ini seperti KPK, sehingga disegani, dihormati, dan ditakuti, seperti di luar negeri. Jadi nantinya dalam mencari bukti, KPPU punya kewenangan penggeledahan dan penyitaan. Sebab selama ini KPPU kerap kesulitan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk dijadikan barang bukti di persidangan,“ jelasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia yang juga jadi pembicara dalam diskusi ini. Ia menegaskan perlunya menguatkan KPPU untuk memberantas berbagai praktik buruk yang selama ini terjadi dalam persaingan usaha, seperi monopoli dan lainnya.

“KPPU harus setara powernya seperti KPK dan harus independen. Tugas KPPU juga harus memberdayakan pengusaha untuk menjadi lebih baik selain juga menjadi wasit yang adil,“ kata Bahlil.

“Jadi KPPU sendiri harus fight. Jangan takut bersuara, karena mereka memperjuangkan nilai-nilai. Jika KPPU ini kuat, maka praktik-praktik kotor dan monopoli dalam kegiatan usaha kita akan bisa diminimalisir,“ tutup dia.(yn)

tag: #kppu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Produksi Minyak Nasional Terus Turun, Komisi VII DPR Minta Evaluasi menyeluruh SKK Migas

Oleh Fath
pada hari Sabtu, 20 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto kinerjanya tidak ...
Berita

Ini Alasan Pembubaran PT NDK Menutup Kepentingan Pihak Lain

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Nusantara Dua Kawan atau yang disingkat NDK resmi bubar. Pembubaran perusahaan ini sebelumnya sempat ramai di demo oleh sekelompok orang dengan tuduhan dugaan NDK ...