JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Rakyat menjadi penentu utama terpilihnya Presiden Joko Widodo hingga menjadi presiden. Karena itu, presiden mestinya tahu dan mempertegas keberpihakannya terhadap rakyat.

"Jokowi harus hadir sebagai presiden rakyat bukan presiden partai atau petugas partai," ujar Ketua DPW Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Surabaya, Narjih Prasetyo kepada TeropongSenayan melalui telepon di Jakarta, Sabtu (18/04/2015).

‎Narjih mempertanyakan realisasi konsep kedaulatan ekonomi kebangsaan yang selama ini dijanjikan Jokowi saat kampanye.

Jika hanya berupa janji, lanjut Narjih, Sebaiknya Jokowi terbuka kepada rakyat untuk menyatakan mundur dari tahta kepresidenannya.

"Sudah 6 bulan rezim Jokowi-JK memimpin tetapi belum menunjukkan bukti konkrit sebagai pemerintah yang mengakomodir kepentingan rakyat," katanya.

Ia mengingatkan agar Pemerintahan Jokowi-JK segera berbenah dan merevisi sejumlah kebijakan yang selama ini jelas menyengsarakan rakyat.

"Rakyat membutuhkan peran pimpinan yang bisa menjalankan amanat rakyat. Bukan kebijakan yang justru mengukuhkan liberalisasi sumber daya alam, bukan pemimpin yang malah memasrahkan harga minyak pada pasar, bukan pemerintah yang hanya menguntungkan golongan politik sepihak," ungkapnya.

‎Seperti diketahui, IMM Jatim turut bergabung dengan sejumlah organisasi gerakan mahasiswa ekstra kampus lainnya yakni HMI, FMN, LMND, GMNI melakukan aksi demonstrasi bersamaan dengan kedatangan Jokowi ke Surabaya didepan Gedung Grahadi, Jumat kemarin (17/04/2015).