JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Achsanul Yakin menanggapi pernyataan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut Partai Golkar kubu Agung Laksono melakukan tindakan liar terkait penjaringan calon kepala daerah.

"Sebaiknya Bamsoet jangan asal berkomentar, yang justru makin memperkeruh masalah," kata Yakin kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Ia mengatakan, penjaringan calon kepala dan wakil kepala daerah yang dilakukan Agung Laksono adalah sesuatu yang normal dan wajar.

"Ingat, sampai hari ini kepengurusan Pak Agung adalah kepengurusan DPP Partai Golkar yang legitimate berdasarkan SK Menkumham," ujar Yakin.

Menurutnya, apa yang dilakukan kubu Agung merupakan bagian dari konsolidasi internal Partai Golkar. "Tidak ada yang aneh, semua sudah berjalan sesuai mekanisme partai," jelasnya.

Politisi muda ini mengibaratkan putusan sela oleh PTUN terhadap SK Menkumham seperti pengendara yang sedang ditilang sementara untuk diperiksa. Namun, pemeriksaan tersebut tidak berarti membatalkan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Agung Laksono.

"Selama SK tersebut tidak dibatalkan, itu artinya kepengurusan yang diakui pemerintah tetap kepengurusan pimpinan Pak Agung," katanya.

Yakin kembali mengingatkan agar Bamsoet tidak lagi berkomentar yang justru menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu. "Kalau berkomentar sebaiknya yang solutif saja, jangan malah menambah masalah," pesannya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali Bambang Soesatyo mengatakan, langkah kubu Agung Laksono mulai menjaring calon kepala daerah dinilai liar dan tidak laku.

Anggota Komisi III DPR ini menyebut, sejumlah kader Golkar dari daerah yang berniat maju sebagai calon kepala daerah banyak berkomunikasi dengan Golkar yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie.
"Malah justru teman-teman di daerah daftarnya ke Munas Bali," kata dia.(yn)