JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Polemik penerbitan IMB untuk Pulau D Reklamasi terus mengusik Gubernur Anies Baswedan. Gelombang protes seakan tak terbendung. Sang Gubernur terus dikritik.
Rencananya, pada Rabu (24/7/2019) besok, sekitar pukul 14:00 WIB sekelompok massa yang menamakan diri Presidium Rakyat Nusantara (PRN), akan mendatangi Balaikota DKI untuk menggelar "Mimbar Jalanan Mengawal Jakarta". Mereka akan memyampaikan protes penerbitan IMB tersebut.
Undangan untuk masyarakat agar mengikuti aksi ini bahkan telah terebar luas sejak Selasa (22/7/2019) siang, malalui percakapan grup WhatsApp.
"Reklamasi Teluk Jakarta yang dijanjikan bakal ditolak Anies saat kampanye, hanya akal-akalan untuk menuai simpati. Anehnya kini dia menerbitkan 932 IMB di pulau reklamasi hanya berdasarkan Peraturan Gubernur No. 206 Tahun 2016. Konyolnya lagi, dua Raperda yang dibuat oleh gubernur sebelumnya, yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang sempat menjadi tarik-menarik di DPRD, dicabut oleh Anies. Draft tersebut mengatur kontribusi tambahan kewajiban pengembang berupa kompensasi 15% untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial kini hilang dari pembahasan DPRD karena telah dicabut oleh Anies," kata PRN dalam pengantar undangan yang disebar sebagaimana diterima awak media.
Kelompok ini menilai, selama dua tahun menjadi gubernur Jakarta, Anies hanya membuat masyarakat menikmati carut marutnya kota akibat tidak ada perbaikan signifikan di Jakarta, dan bahkan wajah Ibukota menjadi makin buruk rupa.
"Ruang-ruang publik tak terurus, banjir mulai kembali menggenangi titik-titik rawan. Kemacetan pun semakin parah akibat minim gagasan, minim ide.Apa kerja Anies?? Tidak ada!" tudingnya.
Aktivis PMII Terobos DPRD DKI
Dimetahui, siang tadi sekitar 10 aktivis Pengurus Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Timur, berhasil menerobos pengamanan DPRD DKI Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa di dalam area lembaga legislatif tersebut.
Ini aksi pembobolan kedua yang dilakukan para aktivis muda ini, karena pada 27 Juni 2019 silam mereka juga berhasil membobol pengamanan Balaikota dan berdemo di dalam kantor Gubernur Anies Baswedan itu.
Aksi pembobolan pengamanan DPRD oleh 10 aktivis ini, dimana sembilan orang di antaranya mahasiswa dan seorang mahasiswi, terbilang cerdik, karena mereka memasuki pintu gerbang DPRD di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sebagaimana layaknya pengunjung biasa, sehingga Pamdal DPRD yang berjaga di situ tidak menyadari bahwa mereka akan melakukan aksi unjuk rasa.
Begitu tiba di dekat area yang menghubungkan kompleks DPRD dengan Balaikota yang menghadap Jalan Medan Merdeka Sekatan, Jakarta Pusat, ke-10 aktivis itu mengeluarkan spanduk dan toa dari kantong serta ransel, dan langsung membentangkan spanduk-spanduk itu, lalu berorasi.
Tak pelak, Balaikota dan DPRD pun geger ketika suara Abraham, sang kordinator aksi, menggelegar, menyuarakan protes karena Gubernur Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk Pulau D, pulau yang dibangun PT Kapuk Naga Indah (KNI), dengan cara mereklamasi Teluk Jakarta.
Pamdal DPRD berseragam hijau dan hitam berlarian ke lokasi dari berbagai arah untuk menarik dan mendorong keluar ke-10 mahasiswa dan mahasiswi yang juga aktivis itu.
Dari arah Balaikota, Pamdal Balaikota dan polisi pun berdatangan, dan melakukan hal yang sama, namun ke-10 aktivis muda itu bertahan meskipun dicoba dihalau puluhan Pamdal dan polisi.
"Kami datang ke sini dengan damai! Kami hanya ingin DPRD membentuk Pansus IMB Pulau Reklamasi karena IMB itu dikeluarkan dengan cara yang tidak benar! Ini aksi kami yang kelima! Aksi kami yang kemarin-kemarin tidak ada hasilnya!" kata Abraham saat menolak didorong keluar dari area DPRD.
Chaos kecil ini tak berlangsung lama, karena polisi dan Pamdal akhirnya memutuskan untuk memberi waktu kepada ke-10 aktivis itu untuk menyampaikan aspirasinya, namun dengan penjagaan ketat agar tidak merangsek lebih jauh ke Balaikota.
Dalam press rilis yang disebarkan, PC PMII Jakarta Timur meminta Anies membatalkan atau mencabut IMB yang telah dikeluarkan untuk Pulau D karena menilai penerbitan IMB yang hanya berdasarkan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan E Hasil Reklamasi di Pantai Utara Jakarta tidak kuat karena Pergub merupakan produk turunan Perda, dan Perda tentang Reklamasi belum disahkan DPRD.
PC PMII Jakarta Timur juga meminta Pemprov DKI kembali menyegel bangunan-bangunan di Pulau D karena segel itu telah dibuka pasca keluarnya IMB, dan mendesak KPK agar memeriksa Anies, bos PT KNI dan bos Agung Sedayu Grup sebagai holding company PT KNI.
Menanggapi tindakan ke-10 aktivis PC PMII Jakarta Timur yang membobol pengamanan DPRD, Kabid Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Habib Setiawan, mengatakan, ke-10 aktivis itu melanggar Pergub yang melarang aksi unjuk rasa di dalam area instansi pemerintahan.
"Saya akan segera bicata dengan pimpinannya," kata dia.
Sementara Kabid Penindakan Satpol PP DKI Jakarta, Budhy, mengatakan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pamdal DPRD, Pamdal Balaikota dan Kesbangpol agar pembobolan ini tidak terjadi lagi.
"Kita akan lakukan evaluasi," katanya. (Alf)
