JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah mengambil langkah serius untuk menangani krisis ekonomi yang menimpa para buruh di pedesaan. Saat ini, kondisi buruh tani dan buruh perkebunan di Indonesia berada dalam situasi yang belum sejahtera.
Hal itu disampaikan Ketua Umum SPI Henry Saragih dalamketerangan tertulisnya menyikapi peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2020. Henry mengungkapkan daya beli buruh tani saat ini mengalami penurunan akibat kenaikan harga kebutuhan rumah tangga menyusul dampak pandemi Covid-19.
Sementara bagi buruh perkebunan, kondisi menjadi lebih kompleks mengingat sistem kerja di perkebunan Indonesia masih mewarisi sistem kerja yang sama seperti era kolonial.
"Kita harus sadar,yang terkena dampak Pandemi ini tidak hanya para buruh yang bekerja di perkotaan, buruh tani dan buruh perkebunan di desa juga terkena dampaknya," ujar Henry dari Medan, Sumatera Utara (01/05/2020).
TEROPONG JUGA:
>Dinilai Ancam Kedaulatan Petani, Serikat Petani Desak Penghentian Pembahasan RUU Cipta Kerja
>Peringati Hari Buruh 2020 Secara Virtual, FSPMI Suarakan 3 Tuntutan di Media Sosial
>Meski Musim Pandemi, Koalisi Buruh Tetap Akan Peringati May Day Besok
Selain itu, ketimpangan makin melebar kala jumlah buruh tani di desa juga mengalami peningkatan. Banyaknya perampasan tanah (land grabbing), dan dampak dari pasar bebas, mengakibatkan petani kehilangan tanah yang sebelumnya mereka kuasai.
"Hal ini menjadi semakin parah ketika tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai terkonversi menjadi industri perkebunan dan industri ekstraktif lainnya seperti pertambangan," kata Henry.
Henry menjelaskan, mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah petani gurem atau petani kecil di Indonesia mencapai 16,2 juta jiwa. Keadaan ini diikuti penurunan lahan baku sawah di Indonesia dari yang sebelumnya 7,75 juta hektar menjadi 7,1 juta hektar.
“Jumlah petani gurem juga meningkat. Pemuda-pemudi desa gamang untuk memulai bertani ketika selesai di bangku sekolahan yang menyebabkan tingginya pengangguran di pedesaan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya migrasi penduduk dari pedesaan, baik itu ke luar negeri menjadi tenaga kerja maupun berangkat ke kota menjadi tenaga kerja musiman, menjadi buruh,” jelas dia.
Sebagaimana diketahui, Pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan maraknya pemutusan hubungan kerja bagi buruh dan karyawan di Indonesia selama Pandemi Covid-19. Hingga 20 April 2020, terdapat 2,08 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja, dengan rincian 1,54 juta orang pekerja di sektor formal, serta 538 ribu dari sektor informal.
Menanggapi kondisi tersebut, Henry mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat terkait penanganan Covid-19 dan bantuan kepada para buruh yang terkena dampak dari pandemi tersebut. Salah satunya adalah membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang saat ini tengah berlangsung di DPR-RI.
“Kondisi krisis yang dialami para buruh dan orang-orang yang bekerja di pedesaan ini akan menjadi lebih buruk lagi apabila RUU Cipta Kerja disahkan. Kita mencermati isi dari RUU Cipta Kerja, dimana dalam klaster-klaster pembahasannya, seperti klaster kemudahan investasi, klaster pengadaan lahan, justru melanggengkan industri-industri perkebunan dan ekstraktif di pedesaan," kata Henry.
"Hal ini nantinya akan mempersulit kehidupan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang bekerja di pedesaan," tambahnya. Henry mengatakan saat ini SPI sendiri telah mengajak semua gerakan petani rakyat yang bekerja di pedesaan untuk mendesak dihentikannya pembahasan RUU Cipta Kerja.
SPI mengapresiasi program “Mari Menanam” yang dikeluarkan pemerintah. Untuk itu, pinta Henry, pemerintah sendiri mesti berperan untuk menyediakan ketersediaan lahan menjadi vital melalui program reforma agraria dari Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Selain program reforma agraria, hal yang tak kalah penting adalah penguatan dari program-program seperti reforma agraria dan pembangunan pedesaan, kedaulatan pangan, dan penguatan koperasi sebagai lembaga ekonomi petani dan orang-orang di pedesaan. Hal ini dapat menjadikan perekonomian Indonesia kokoh dalam menghadapi krisis akibat wabah korona.
Dia menambahkan SPI juga mendorong tumbuhnya industri nasional, yaitu industri yang mengolah kekayaan alam Indonesia, baik itu dari hasil perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan, menjadi bahan hasil industri. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pengekspor barang-barang mentah di sektor perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan.
"Industri nasional juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga tidak mengalami ketergantungan dari luar negeri. Tentunya kaum buruh menjadi bagian penting di dalamnya. Oleh karena itu upah yang layak wajib hukumnya, jangan sampai ada eksploitasi buruh," tutupnya.
