JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Adanya berita tentang kualitas rendah beras asal Bulog yang dipakai untuk bantuan sosial telah menjadi perhatian publik. Beras berkualitas rendah ditemukan di beberapa tempat. Hal ini terlihat dari penemuan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi soal Bansos berupa beras Bulog yang kualitasnya tidak bagus beberapa waktu lalu. Selain di Purwakarta, Dedi Mulyadi mendapatkan temuan serupa di Bekasi dan Subang.
Deddy menyatakan menyesalkan kejadian ini. "Bulog harus meningkatkan quality control-nya agar tidak terjadi di daerah lainnya juga," katanya, Minggu 17 Mei 2020.
Rencananya, beras yang ditemukan itu akan dipakai untuk simbolis pada peluncuran beras bantuan bagi warga di wilayah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Purwakarta. Adapun jatah dari Kementrian Sosial untuk Purwakarta mencapai 100 ton.
Namun, beras tersebut belum sempat diterima Dinas Sosial Purwakarta. "Beras yang akan diedarkan kepada masyarakat ini merupakan beras cadangan Bulog melalui surat edaran yang disampaikan oleh Menteri Sosial. Sebaiknya jangan dibagikan sebelum diganti dengan beras berkualitas baik," ujar Dedi Mulyad dikutip dari Pikiran Rakyat.
Ia mengatakan, Bulog jangan mendistribusikan beras yang tidak layak konsumsi. Beras itu sebaiknya ditarik. Untuk memastikan kualitas beras layak konsumsi, Dedi Mulyadi mendatangi komplek pergudangan Bulog Ciwangi di Jl Raya Sadang. Menurut Dedi, beras yang dibagikan kepada masyarakat merupakan beras cadangan yang dibeli oleh negara yang dibagikan pada saat dalam keadaan darurat dan bencana alam.
Bulog harus bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk membagikan beras kepada masyarakat dengan kualitas beras premium, dan tidak semestinya membagikan beras yang tidak layak dikonsumsi. Sehingga diperlukan adanya peningkatan proses Quality Control (QC), sebelum beras itu didistribusikan kepada masyarakat.
Penemuan lain, di Kabupaten Karawang, dari 80 ton beras yang didistribusikan ada 1 ton beras yang kualitasnya tidak baik. Di Purwakarta dari satu ton beras yang siap dilouncing telah dikembalikan seluruhnya.
Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Barat sendiri telah menyanggupi untuk mengganti beras bantuan sosial berkualitas rendah yang dikembalikan oleh pemerintah daerah. Proses tersebut membuat penyaluran bantuan ke masyarakat tertunda.
Hal itu diungkapkan Kepala Bulog Jawa Barat Benhur Ngkaimi, menyusul keluhan yang disampaikan pemerintah daerah dan legislatif. "Kalau beras berkualitas rendah itu harus di repro (diolah kembali), tidak boleh keluar dulu," ujarnya, Minggu 17 Mei 2020.
Benhur mengaku akan menegur jajarannya bila kedapatan mengeluarkan beras yang tidak sesuai kualitasnya. Terlebih, beras tersebut untuk bantuan sosial warga di wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sikap Kabulog
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan akan langsung cek ke lapangan jika ada kabar beras berkualitas rendah. Jika ternyata hoax, pelakunya akan diproses hukum
Ia menyatakan, baru-baru ini terjadi kasus beredarnya sebuah video yang sempat viral, yakni oknum yang menjelekkan kualitas beras Bulog dengan menyebutkan beras tersebut busuk. Video tersebut diyakini terjadi di Kelurahan Pisangan Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.
"Kita langsung "crosscheck" dengan penyaluran yang ada di lapangan, dan ternyata pelakunya yang memviralkan video tersebut sudah ditangkap polisi pada hari itu juga. Kita tidak main-main soal pangan ini ya, siapa yang menghalang-halangi tugas kita akan segera kita selesaikan," kata Budi Waseso atau akrab disapa Buwas melalui keterangan di Jakarta, Kamis (21/5).
Buwas mengatakan video yang sempat viral itu berkaitan dengan upaya Pemerintah melalui Bulog dalam memberikan bantuan beras kepada 1,45 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Jabodetabek.
Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyediakan bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat di wilayah Jabodetabek dan penyalurannya sedang berjalan dan hampir terlaksana 100 persen.
Ada pun penyaluran beras telah dilakukan sejak 5 Mei 2020 dengan masing-masing keluarga diberikan bantuan beras sebanyak 25 kilogram.
BUMN Pangan tersebut terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu mensukseskan program pemerintah dengan menstabilkan harga pangan menjelang Lebaran dan selama masa penanganan penyebaran COVID-19.
