JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerintah menyatakan kebutuhan vaksinasi untuk Indonesia mencapai 320 juta dosis. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat koordinasi persiapan program vaksinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9). "Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin," katanya.
Selain tenaga medis dan masyarakat yang bekerja di fasilitas medis, pekerja berusia 18-59 tahun akan menjadi prioritas selanjutnya untuk mendapatkan vaksin COVID-19.
"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," kata Terawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BOPM, serta BNPB.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.
Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.
Pengadaan cold chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti China, Uni Emirat Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.
"Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan China, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarnegara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut," ungkapnya.
Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari China.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menuturkan tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan.
Dalam kunjungan itu, nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.
Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin COVID-19 tersebut.
"Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," katanya.
Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia.
Sejak Senin (28/9), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19 ini.
Selain itu, telah disiapkan dua Puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.
Menko Maritim dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini.
"Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Luhut.
Dukungan BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan kesiapan BPJS Kesehatan mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin COVID-19 saat menerima audiensi Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).
"BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data apa saja yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Komite PCPEN. Kami siap mendukung," ujar Fachmi Idris dalam audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, menurut keterangan resmi BPJS Kesehatan di Jakarta pada Rabu.
Fachmi mengatakan bahwa data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat mendukung Tim Pelaksana Komite PCPEN dengan membantu menentukan kriteria penerima vaksin COVID-19 yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan Fachmi itu merespons harapan dari Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN yang ingin data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan membantu percepatan kesiapan data penerima vaksin serta dapat mendukung terbangunnya data penerima prioritas.
Data penerima prioritas dibutuhkan karena ketersediaan vaksin yang bertahap tentu membuat tidak serta merta semua penduduk dapat mengakses vaksin tersebut dalam waktu yang bersamaan. Diperlukan daftar prioritas penerima berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah tersedia," ujar Andika.
Hal senada dikatakan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN, yang mengatakan pihaknya akan siap memberikan dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data-data pribadi peserta.
"Kita ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin. Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat dari BPJS Kesehatan akan makin baik kami membangun data tersebut. Kami siap untuk dukungan administratif misalnya penyampaian pakta integritas," ujar Gatot.
Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2 persen dari total penduduk Indonesia.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.934 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama.
