JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo terkenal kritis terhadap UU Ciptaker. Tapi pernyataan Gatot dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 15 Oktober 2020, tidak sepenuhnya menyerang pemerintah. Ada bagian dalam wawancara itu yang menunjukkan Gatot bisa memahami langkah-langkah Presiden Joko Widodo untuk menarik investor asing.

Pada wawancara itu, Gatot menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sempat merasa kebingungan terkait cara meningkatkan investasi. "Jadi sejak saya dulu sebagai panglima TNI, pada saat pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden tuh pusing untuk meningkatkan investasi," kata Gatot.

Banyak peraturan tumpang tindih sehingga pengusaha ragu-ragu menanamkan investasi di Indonesia.

"Karena di negara kita ini istilah nya kayak "hutan belantara undang-undang" di mana UU ini sudah banyak tumpang tindih, dari undang-undang, ke peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai peraturan daerah. Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang dan ribet, sehingga investasi itu "ragu-ragu"," ujarnya.

Maka dari itu, presiden memerlukan UU yang dapat merangkum aturan-aturan tersebut, dengan birokrasi yang mudah serta efisien.

"Maka diperlukan suatu undang-undang yang merangkum semuanya, menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel dan efisien, kemudian ada jaminan investasi di sini kemudian aparaturnya bersih, akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan," ungkap Gatot.

Dengan adanya UU Ciptaker ini, para investor dinilai akan mendapatkan kepastian investasinya. "Sehingga dengan demikian, seorang pengusaha itu yang penting adalah kepastian hukum dan kepastian kedepannya. Dia harus tahu, saya inventaris ini kedepannya pastinya bagaimana," tutur Gatot.

Gatot pun menganggap bahwa UU Ciptaker sebenarnya memiliki tujuan yang mulia. Pasalnya UU tersebut dapat membuat para investor berinvestasi, dan roda perekonomian negara pun akan terus berputar.

"Undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, export banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang, pangan, papan masyarakat terpenuhi," ujar Gatot menjelaskan

Selain itu, pemerintah juga dihadapkan dengan tantangan untuk menyediakan lapangan kerja bagi para tenaga kerja baru yang setiap tahunnya terus meningkat. "Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja ini, menyiapkan lapangan kerja berarti harus ada investasi-investasi baru untuk ini," lanjutnya.

Lebih lanjut Gatot mengatakan bahwa dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan UU yang dapat mencakup semua aturan seperti UU Cipta Kerja ini.

Dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu yang dikenal dengan Omnibus Law.

Kritik UU Cipta Kerja

Di sisi lain, Gatot Nurmantyo mengkritik pengesahan Omnibus Law yang disahkan tengah malam. Gatot Nurmantyo lantas menilai proses pembuatan Omnibus Law seperti siluman sehingga menimbulkan pertanyaan.

Gatot Nurmantyo mengulang pernyataan Presiden agar tidak membuat kegaduhan di masa pandemi. "Tapi setelah itu, malah DPR yang membuat kegaduhan dengan mengesahkan Omnibus Law," ujar Gatot Nurmantyo..

Gatot Nurmantyo menekankan agar aturan UU Cipta Kerja harus tetap adil antara pengusaha dan buruh sehingga bisa mengakomodasi semua pihak.

Gatot Nurmantyo mengakui KAMI mendukung aksi buruh dan mahasiswa. "Buruh itu representatif dari Indonesia, dan buruh gajinya rendah, inilah yang KAMI suarakan hati rakyat, apa yang menjadi kegelisahan rakyat, kami suarakan, " ujarnya.

Gatot Nurmantyo mengatakan secara resmi KAMI tidak ikut aksi demonstrasi. "Dukungan yang KAMI berikan dukungan moral, KAMI tidak ikut, tapi kalau anggota KAMI ikut silahkan," ujarnya.

Ia menyayangkan penangkapan aktivis KAMI. Gatot Nurmantyo mengakui KAMI mendukung aksi buruh dan mahasiswa. "Namun, secara resmi KAMI tidak ikut terjun demonstran," ujar Gatot.

Gatot Nurmantyo mengatakan alasan KAMI mendukung aksi lantaran kondisi di Indonesia banyak undang-undang yang tumpah tindih.

Ketika KAMI dituding menjadi provokator dan mendesain kericuhan demo itu tidak benar. "Sebenarnya soal kericuhan dan orang-orang yang dianggap radikal, kan bisa dicari oleh badan Intelijen Nasional, ada kepolisian yang sudah teruji dan sangat bagus karena kita masih hidup di negara yang masih aman," ujarnya.

Soal kericuhan aksi demonstrasi, Gatot Nurmantyo meminta pihak yang berwajib untuk melihat CCTV yang ada. "Yang bakar-bakar pos misalnya, cari aja CCTV, kan bisa," ujarnya. Gatot Nurmantyo mengatakan seharusnya ada komunikasi dari pemerintah dan rakyat.