Nah, secara fundamental- ideologis maupun secara historis, demokrasi Pancasila lahir dari perdebatan-perdebatan yang tak jauh berbeda dengan dialektika pemikiran demokrasi ini. Para founding father kita, mulai dari Soekarno, Hatta, Syahrir, Soepomo, Moh. Yamin, Agus Salim, bahkan Tan Malaka, dan lain-lain, berjibaku secara intelektual untuk melahirkan garisan ideologis yang “pas” dan “pantas” untuk Indonesia waktu itu, baik pada masa pra kemerdekaan maupun beberapa waktu setelah deklarasi kemerdekaaan Indonesia.

Selain bersaing dalam memberikan landasan ideal untuk ideologi Indonesia yang baru merdeka, mereka juga saling mencarikan landasan empirik dan historis bahwa sebenarnya demokrasi telah berlangsung lama di Indonesia jauh hari sebelum istilah demokrasi itu lahir.

Salah satunya menurut pandangan Hatta. Hatta menyatakan, ada tiga fakta yang mengindikasikan bahwa demokrasi telah berlangsung lama di Indonesia jauh hari sebelum kemerdekaan. Pertama adalah adanya tradisi “rembuk desa” yang sudah berlangsung sedari dulu di banyak daerah di Indonesia dimana keterlibatan langsung masyarakat desa sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan sebuah desa.

Kedua, kedatangan Islam ke Nusantara juga telah memberi cara pandang baru bagi masyarakat Nusantara dalam mengidentifikasi dirinya dalam sistem yang lebih luas (sistem sosial, ekonomi, politik, dll). Menurut Islam, semua manusia sama dihadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan masing-masing manusia.

Disatu sisi, cara pandang Islam ini sangat berpengaruh terhadap masayarakat Hindia Belanda waktu itu dimana sekat-sekat sosial ekonomi tidak lagi membedakan status seseorang di dalam masyarakat . Dan disisi lain, pandangan ini juga sangat berjasa dalam menghapus sistem feodalisme eksploitatif yang sudah berlangsung lama di hampir semua dataran Nusantara karena setiap masyarakat akhirnya merasa berkedudukan sama dalam tatanan sosial politik.

Serta yang ketiga, menurut Hatta, adalah pengaruh paham komunisme. Terlepas seperti apa cara pandang kita sekarang terhadap paham kiri ini, bagaimanapun komunisme juga telah memberi landasan berfikir kritis bagi masyarakat Indonesia yang terjajah waktu itu untuk terus menyuarakan kemerdekaan dan menyuarakan hak-hak politik ekonomi kepada pemerintahan kolonial.

Paham ini juga memberi cara pandang kritis pada masyarakat pribumi, terutama intelektual-intelektual muda pencetus gerakan kemerdekaan, dalam menilai bahwa kolonialisme-imprealisme adalah anak kandung dari kapitalisme.

Jika dilihat dialektika perdebatan menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan, hampir semua anggota BPUPK dan PPKI sepakat bahwa tatanan demokrasi yang ingin ditegakan di Indonesia bukanlah tatanan demokrasi yang memprioritaskan individualisme sebagaimana yang dianut oleh negara-negara liberal, tapi juga bukan tatanan yang menghancurkan hak-hak individu atas nama kolektifitas (negara) sebagaimana yang di anut oleh negara-negara berhaluan kiri.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjungjung tinggi kerja sama untuk mufakat dan kolektifitas (sila keempat), tapi juga tidak menegasikan hak-hak individu (sila kedua), demokrasi yang teistik atau demokrasi yang tetap berketuhanan (sila pertama), demokrasi yang tidak membuka peluang bagi perpecahan tapi demokrasi yang seharusnya bisa menyatukan (sila ke tiga).

Selanjutnya, demokrasi yang yang tidak menerima kapitalisme secara bulat-bulat alias demokrasi yang membiarkan segelintir pemilik modal mengeksploitasi rakyat banyak untuk kepentingan akumulasi modalnya sendiri, tapi demokrasi yang secara terus-menerus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.(bersambung)