Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 16 Jun 2015 - 22:27:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemprov dan DPRD DKI Harusnya Urus Banjir dan Macet Saja

29dki1.jpg
logo DKI (Sumber foto : dok.Teropongsenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pemprov dan DPRD DKI disarankan fokus menyelesaikan masalah-masalah yang masih membelenggu Jakarta. Hingga kini, persoalan macet dan banjir tidak pernah tuntas.

"Untuk apa berpolemik yang tidak ada ujung pangkalnya akibatnya semua terbengkalai," kata Direktur Eksekutif Periskop Data Muhamad Yusuf Kosim di Jakarta, Selasa (16/06/2015).

Hasil survei yang dilakukan oleh Periskop pada 1-7 Juni 2015 yang melibatkan 500 warga Jakarta, mayoritas menginginkan agar Pemprov DKI lebih sigap menangani macet dan banjir.

"Sebanyak 48 persen responden menyatakan permasalahan paling mendesak adalah kemacetan dan penanggulangan banjir," papar Yusuf.

Selain itu, responden juga menginginkan adanya perbaikan pada masalah perumahan rakyat dan pemberantasan peredaran narkoba yang meningkat di Ibu Kota dalam beberapa bulan terakhir.

"Sebanyak 7,6 persen responden khawatir, dengan semakin maraknya narkoba, mereka merasa menjadi tidak aman tinggal di Jakarta,” ungkapnya.

Survei Periskop Data dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error plus-minus 4,4 persen dan tingkat kepercayaan survei 95 persen.(ss)

tag: #macet  #banjir  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...