Dalam delapan tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Namun, berbagai data dan kritik dari publik, termasuk dari tokoh seperti Muhammad Said Didu, mulai mengarah pada dugaan korupsi besar-besaran dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Tuduhan ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah investasi infrastruktur benar-benar memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, atau justru menjadi ladang korupsi yang merugikan negara?

Pembangunan Jalan: Banyak Biaya, Hasil Dipertanyakan

Salah satu pencapaian utama yang sering diklaim rezim Jokowi adalah pembangunan jalan baru sepanjang 32.487 km. Untuk itu, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 3.300 triliun. Namun, Said Didu membandingkan angka tersebut dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang hanya menghabiskan Rp 993 triliun tetapi mampu membangun jalan sepanjang 145.320 km. Selain itu, angka 170.000 km jalan rusak di berbagai wilayah menunjukkan kontradiksi besar terhadap klaim keberhasilan infrastruktur.

Pembangunan jalan tol juga tidak lepas dari kontroversi. Biaya proyek yang melonjak hingga dua kali lipat dan kenaikan tarif tol hingga lima kali lipat menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, proyek-proyek ini diklaim menyebabkan kerugian besar pada BUMN Karya, yang kini terlilit utang hingga Rp 300 triliun dan bahkan membuat ratusan kontraktor swasta bangkrut.

Infrastruktur Pertanian: Ironi Ketahanan Pangan

Di sektor pertanian, rezim Jokowi mengklaim telah mencetak 500.000 hektare sawah baru, membangun irigasi untuk 1,1 juta hektare sawah, dan mengembangkan 50 bendungan baru. Namun, data menunjukkan bahwa produksi padi justru menurun drastis dari 83 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) menjadi hanya sekitar 55 juta ton. Sebaliknya, impor beras dan komoditas lain seperti gula, bawang, dan daging meningkat tajam, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pengimpor pangan terbesar dalam sejarah.

Kereta Api dan Bandara: Proyek Mangkrak dan Pembengkakan Biaya

Proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Palembang, dan kereta Makassar-Parepare menghadapi tuduhan pembengkakan biaya yang signifikan. Meski beberapa proyek sudah beroperasi, efektivitasnya dipertanyakan karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal. Hal serupa terjadi pada pembangunan 50 bandara dan pelabuhan baru, banyak di antaranya kini mangkrak, seperti Bandara Kertajati, atau bahkan diturunkan statusnya dari internasional menjadi domestik.

Indikasi Korupsi dan Langkah Audit

Menurut Said Didu, ada beberapa indikasi kuat bahwa korupsi terjadi dalam pembangunan infrastruktur era Jokowi:

1. Kenaikan biaya proyek yang tidak wajar.

2. Pengelolaan bisnis yang merugikan negara.

3. Tidak adanya peningkatan produksi atau manfaat ekonomi nyata.

4. Kegagalan menurunkan biaya infrastruktur.

Langkah penting berikutnya adalah melakukan audit independen terhadap seluruh proyek infrastruktur yang dilaksanakan selama pemerintahan Jokowi. Audit ini diperlukan untuk memastikan apakah dana publik digunakan secara transparan dan bertanggung jawab, atau malah menjadi bagian dari praktik korupsi sistemik.

Mencari Kebenaran

Tuduhan terhadap pemerintahan Jokowi ini bukan sekadar kritik politik, tetapi menjadi ujian bagi integritas dan transparansi pengelolaan negara. Publik berhak mengetahui apakah label "Bapak Infrastruktur" yang disematkan pada Jokowi masih layak, atau harus diganti dengan gelar baru yang mencerminkan kegagalan dan dugaan penyimpangan.

Penegakan hukum dan audit menyeluruh akan menjadi langkah penting untuk membuktikan kebenaran di balik data dan klaim ini. Sebagai bangsa, Indonesia harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi aset bagi rakyat, bukan beban yang diwariskan kepada generasimendatang.