Jakarta, 20 Februari 2025 -Pendahuluan Demonstrasi mahasiswa kembali menjadi sorotan setelah aksi "Indonesia Gelap" yang berlangsung pada 17 Februari 2025. Aksi ini memunculkan perdebatan luas di kalangan masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan. Mahasiswa menuntut perubahan kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada rakyat, sementara pemerintah dan kepolisian merespons dengan pendekatan yang dinilai sebagian pihak terlalu represif. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan: mungkinkah dialog yang kondusif antara mahasiswa, pemerintah, dan kepolisian dapat dibangun?

Perbedaan Sudut Pandang yang Mendasar Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan 13 tuntutan, mulai dari pendidikan gratis, reforma agraria, hingga reformasi birokrasi dan kepolisian. Mereka melihat bahwa berbagai kebijakan pemerintah kurang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan menuntut transparansi serta akuntabilitas lebih besar.

Sebaliknya, pemerintah, melalui tokoh seperti Luhut Binsar Pandjaitan, menilai situasi Indonesia masih dalam kondisi stabil dan menganggap kritik mahasiswa berlebihan. Kepolisian, yang memiliki tugas menjaga ketertiban, sering kali menghadapi dilema antara menegakkan hukum dan menjaga hak kebebasan berekspresi.

Dinamika di Lapangan: Reaksi dan Ketegangan Demonstrasi yang berlangsung sering kali diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Tidak jarang terjadi penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan oleh kepolisian, yang semakin memperburuk hubungan antara kedua pihak. Mahasiswa menilai bahwa tidak ada ruang yang cukup bagi dialog, sementara kepolisian melihat demonstrasi sebagai potensi ancaman ketertiban.

Mungkinkah Dialog Dibangun? Meskipun ada perbedaan perspektif yang tajam, dialog antara mahasiswa, pemerintah, dan kepolisian masih sangat mungkin diwujudkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Membuka Kanal Komunikasi Resmi Pemerintah dapat membentuk forum diskusi reguler dengan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas kebijakan sebelum aksi demonstrasi terjadi. Forum ini dapat difasilitasi oleh akademisi atau tokoh independen.

2. Reformasi Pendekatan Keamanan Kepolisian perlu mengedepankan pendekatan humanis dan berbasis negosiasi dalam menangani aksi massa. Pelatihan khusus bagi aparat untuk menangani demonstrasi secara damai harus diperkuat.

3. Transparansi dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah harus lebih terbuka dalam menjelaskan alasan kebijakan tertentu serta memberikan ruang bagi partisipasi publik sebelum kebijakan diputuskan. Debat terbuka atau konsultasi publik dapat menjadi mekanisme yang efektif.

Kesimpulan Dialog antara mahasiswa, pemerintah, dan kepolisian bukanlah hal yang mustahil. Jika semua pihak bersedia mendengarkan satu sama lain dan mencari solusi bersama, maka ketegangan yang selama ini terjadi bisa dikurangi. Tanpa adanya dialog yang konstruktif, siklus demonstrasi dan respons represif akan terus berulang tanpa menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan bangsa.