Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penetapan empat tersangka terkait kasus pemagaran laut di Tangerang telah diumumkan oleh pihak kepolisian. Namun, publik mempertanyakan kelanjutan proses hukum terhadap mereka, mengingat tidak ada tindakan penahanan, melainkan hanya pencekalan oleh pihak imigrasi. Perlakuan ini menimbulkan spekulasi adanya perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam kasus ini.

Keberadaan sosok Aguan sebagai figur yang berpengaruh di kalangan elite bisnis dan pemerintahan memunculkan dugaan adanya tarik-ulur dalam penegakan hukum. Hingga kini, belum terungkap siapa pihak yang memerintahkan pemagaran tersebut dan apa motif di baliknya. Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam memastikan supremasi hukum yang tidak pandang bulu.

Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan yang disegani di Asia. Namun, tantangan terbesar datang dari internal pemerintahannya sendiri, di mana masih terdapat elemen yang berakar pada kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ketidaksinkronan antara pidato dan eksekusi kebijakan di lapangan menjadi tanda tanya bagi publik.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru menjadi sorotan akibat dugaan penyimpangan dana. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa 36,68% dana PSN diduga mengalir ke kantong pribadi pejabat dan oligarki. Jika dugaan ini benar, maka ada kebutuhan mendesak untuk reformasi transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek nasional.

Hubungan antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi juga menjadi perhatian. Sebagian pihak melihat pendekatan Prabowo terhadap Jokowi sebagai strategi politik untuk menjaga stabilitas, sementara yang lain menganggapnya sebagai langkah yang berisiko. Dalam konteks ini, penting bagi Prabowo untuk menegaskan independensinya dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa intervensi kepentingan politik maupun oligarki.

Kasus pagar laut di Tangerang adalah ujian besar bagi pemerintahan Prabowo dalam membuktikan komitmennya terhadap supremasi hukum dan kedaulatan negara. Jika kasus ini tidak diselesaikan secara tuntas, maka negara akan semakin terkesan lemah di hadapan oligarki. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk aktor utama di balik proyek reklamasi, adalah langkah yang harus diambil.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal proses ini. Kesadaran publik tidak boleh mudah dialihkan dengan isu-isu lain yang berpotensi mengaburkan permasalahan inti. Jika reformasi hukum dan kebijakan tidak segera dilakukan, maka kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum akan terus menurun.

Dalam enam bulan pertama pemerintahan Prabowo, publik menantikan langkah nyata dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus besar yang menyangkut kepentingan nasional. Ini adalah momentum bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin yang berani dan berkomitmen terhadap kepentingan rakyat serta kedaulatan negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,