Solo, 8 April 2025
Menarik menyimak tulusan Bung Syahganda tentang "diplomasi sayur lodeh" diatas. Indonesia butuh pemimpin negarawan yang berintegritas, komit, bersih dan jujur serta mempunyai akal sehat yang waras untuk menyelesaikan semua masalah kebangsaan diatas nasionalism dan kepentingan rakyat. Ukurannya dibuat sederhana dimana semua kebijakan memberikan kejelasan dan kemudahan lapangan kerja, harga sembako yang terjangkau, ketersediaan pangan, sandang dan papan bagi semua rakyat pada golongan klas sosial ekoniminya masing-masing.

Eksistensi sejati peran pemerintah adalah membuat akses ekonomi, sosial, politik dan adil dan merata. Kelas sosial ekonomi di masyarakat baik yg miskin maupun kaya tersenyum bahagia karena kebijakan dan akses yang pembangunan pemerintah di segala bidang. 4 bulan pemerintahan Probowo blm ada kebijakan fundamental yang dirasakan positif oleh rakyat. Label omon-omon menjadi olok-olokan pengamat dan orang-orang berpendidikan. Saat ini yang terjadi adalah antitesa janji presiden, pajak naik bahkan semua dipajaki, sekolah masih bayar, kurs rupiah tdk terkendali, klas menengah turun, PHK dimana-mana, pertumbuhan ekonomi stagnan, akses usaha hanya utk golongan tertentu, dan masih banyak PR janji yg tak terwujud. Intinya masih banyak kebijakan pemerintah yang amburadul dan tidak berpihak ke rakyat.

Kopdes alaah mak

Menyoal kopdes, oleh kaum gemoy disanjung, namun bagi saya yg sejak mahasiswa menggeluti koperasi ini antitesa karena presiden menjalankan paradoks dalam bukunya bukan menjalankan transformasi bangsa. Kenapa saya membuat label tersebut?

Karena:

1) Tidak ada konsep dan sejarah dunia dan nasional koperasi sukses di bangun dengan pendekatan top down. Koperasi gerakan sejati dr kwpentingan dan kebutuhan rakyat anggota yang mendirikan. Koperasi gerakan sosial, ekonomi dan budaya BUKAN kepentingan konsolidasi sosial politik untuk kepentingan elektabilitas dan mempertahankan kekuasaan.

2) Banyak fakta dan sejarah kegagalan koperasi yg dibentuk secara top down secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota yg menghamburkan dana trilyunan rupiah dengan tingkat keberhasilan persentase kecil sekali. Program PNPM, KUD, Koptan, BUMP, Bumdes, Kopwan di Jatim, Koperasi RT/RW dibeberapa Kab/Kota. Keberhasilanya tidak sebanding dengan uang negara yang di gelontorkan. Apakah ini akan diulangi lagi? Jangan sampai pendekar ekonomi pro rakyat seorang nasionalis presiden Prabowo mengulangi kesalahan yg sama, karena akan di catat dlm sejarah spt keledai yang terantuk batu berkali-kali.

3) Pertanyaannya, kenapa yg di bangun kekuatanya dr kelembagaan yg sudah ada dan sudah sukses untuk implementasi program hilirisasi industri, kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonimi rakyat di pedesaan dan kelompok marginal? Jika program ini dipilih akan lebih cepat hasil jadinya, produktivitasnya, konsolidasi institusinya dan budaya komunitasnya sudah terbentuk. Presiden masih punya waktu utk melakukan perubahan kebijakan urungkan kopdes merah putih perkuat kelembagaan di pedesaan yg sdh ada dengan pendekatan yg lebih intensif untuk mendampingi rakyat berdikari secara ekonomi dan sosial.

Catatan atas tulisan Bang Ganda ini untuk dibincangkan dalam perdebatan wacana, dalam merumuskan model pemberdayaan sosial ekonomi yg lebih menjamin keberhasilan. Tetapi kali pemerintah tdk mau menerima masukan ini akan karena gengsi birokratik politik maka bangsa ini masuk kategori bangsa yg tidak demokratis, yang pemimpinnya sok pintar dan paling hebat.