Presiden Joko Widodo telah membantah rumor bahwa dirinya akan merombak susunan menteri (reshuffle) dalam Kabinet Indonesia Hebat seusai lebaran. Presiden mengaku hanya meminta laporan tentang kinerja para menterinya.

“Saya meminta laporan kinerja menteri 6 bulan yang lalu dan rencana 6 bulan ke depan, disebut saya mau mereshuffle,” ujarnya saat berbuka puasa dengan para pemimpin media massa, Rabu, 8 Juli 2015 lalu.

Meski telah dibantah, isu reshuffle tak juga reda. Menurut isu terakhir, Presiden tetap akan mengganti para menteri yang buruk kinerjanya beberapa hari setelah lebaran. Rumor itu justru muncul dari lingkungan Istana sendiri. Sementara Koalisi Indonesia Hebat, koalisi partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah beberapa kali rapat dan mempersiapkan nama-nama kader yang bakal diusulkan untuk menggantikan para menteri berapor merah.

Kursi para menteri ekonomi sudah seharusnya menjadi target utama reshuffle. Maklumlah pertumbuhan ekonomi nasional kurang kondusif. Di tengah kelesuan ekonomi dunia, Indonesia terkena imbas. Rupiah terpuruk hingga Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat. Penerimaan pajak per Juni 2015 baru Rp 440 trilyun atau 34 persen dari target, padahal seharusnya sudah mencapai Rp 612 trilyun. Volume perdagangan dalam negeri turun hingga 30 %. Produk pertambangan lesu, sementara konsumsi BBM impor tetap tinggi. Produksi pertanian yang diklaim meningkat ternyata tak bisa dibohongi dengan lipstick tebal, karena harganya yang tetap tinggi. Akhirnya angka pertumbuhan ekonomi terpaksa dikoreksi menjadi 4,7 persen.

Reshuffle untuk perbaikan kinerja tim ekonomi adalah sebuah langkah yang penting dan perlu. Beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Adrinof Chaniago, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perhubungan Ignatius Djonan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sangat layak diganti karena performanya memang kurang menggembirakan.

Hingga kini masih banyak ekonom, tokoh-tokoh bisnis, dan para akademisi yang lurus dan kredibel yang layak menggantikan mereka. Beberapa tokoh itu telah dipanggil dan diajak bertukar pikiran dengan presiden tentang berbagai masalah ekonomi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Menko Perekonomian bisa dipercayakan kepada Anwar Nasution, Menteri Keuangan bisa diberikan kepada Darmin Nasution, Hendri Saparini layak menjadi Menteri BUMN, Iman Sugema bisa di posisi Kepala Bappenas, Bustanul Arifin layak menjadi Menteri Pertanian, sementara Rachmat Gobel seharusnya menjadi Menteri Perindustrian.

Lalu bagaimana Kementerian lain? Pada delapan bulan pertama pemerintahan Joko Widodo, isu politik dan keamanan bukanlah problem krusial. Semua relatif bisa diatasi dengan baik. Kalaupun ada masalah politik yang mengemuka, misalnya konflik internal Partai Golkar, PPP, PAN, statement Menkopolhukkam Tedjo Edhi Purdijatno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly justru memperkuat kesetimbangan politik Pemerintah Jokowi-JK.

Statement Menkopolhukkam saat konflik KPK vs Polri yang dinilai kurang bersahabat kepada para pendukung KPK sesungguhnya masih selaras dengan garis netral yang ditekankan Presiden. Kecaman yang dialami Menkopolhukkam adalah sebuah komunikasi politik, dan katarsis pelampiasan emosi para pengeritik pemerintah yang sebenarnya mendukung Presiden Jokowi. Semua akibat ketidakpuasan mereka atas langkah Presiden menunjuk Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Mengganti Tedjo Edhi Purdijatno dengan Menkopolhukkam baru bukan tanpa masalah. Apalagi orang yang disebut-sebut akan menggantikannya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Sebab, Moeldoko justru berpotensi memanfaatkan panggung Menkopolhukkam sebagai batu loncatan, dan bahkan corong popularitas yang akan diraihnya untuk maju di Pemilu Presiden 2019 nanti, sementara Presiden Jokowi tentu saja masih bercita-cita melanjutkan pengabdiannya. Karena itu mengganti Tedjo dengan Moeldoko adalah langkah yang kurang strategis. Kalaupun ada pergantian di lingkungan Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan, lebih baik Presiden Jokowi mengganti Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang sudah uzur, dan Menteri Luar Negeri yang sakit-sakitan. Pengganti mereka lebih baik orang-orang profesional, bukan orang partai, senior, serta telah teruji sebagai pejabat yang lurus dan setia.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin masih layak untuk dipertimbangkan sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Sementara untuk Menteri Luar Negeri, Presiden bisa memilih akademisi UI Prof Dr Hikmahanto Juwana. Sementara itu, tokoh-tokoh muda yang berpotensi hanya memanfaatkan panggung kementerian untuk meraih popularitas dan dukungan agar dapat maju dalam pemilu presiden 2019 nanti sudah selayaknya direshuffle. Menteri Pendidikan Nasional Anis Baswedan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudhy Chrisnandy adalah dua anak muda yang menduduki kursi menteri, dan berambisi besar untuk maju dalam Pemilu Presiden 2015 lalu.

Bagi negeri ini tokoh muda memang sangat penting. Namun sungguh tidak layak jika tokoh-tokoh muda ini hanya memanfaatkan panggung kementerian untuk meraih popularitas, membangun pencitraan, dan mematut-matut diri, sementara program pemerintah justru tidak berjalan dengan baik. Namun, pada akhirnya semua terpulang pada kemauan Presiden Joko Widodo.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.