JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris untuk menemui Majelis Ulama Indonesia (MUI), guna membicarakan soal fatwa MUI soal pengelolaan BPJS Kesehatan yang dinilai haram.
"Segera mungkin, MUI minta dialognya minggu depan. Kami tunggu dialog ketiga pihak," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Andi menjelaskan, Menkes dan Kepala BPJS Kesehatan telah meminta konfirmasi MUI pada dua hari lalu.
"Antara BPJS, Bu Nila sudah melakukan pertemuan. Akan dilakukan dialog lebih lanjut minggu depan, setelah selesai Muktamar NU dan Muhammadiyah, kita masih menunggu dialog," tuturnya.
Menurut Andi, pertemuan dengan MUI tersebut diharapkan ada titik temu mengenai sistem pengelolaan BPJS Kesehatan yang telah berjalan selama ini.
"Akan mencari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI akan disampaikan dan dipelajari apakah memang harus ada modifikasi atau memang sudah cukup sistem itu," pungkas dia.(yn)
