JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tujuh proyek DPR RI ternyata hanya 'dicuekin' oleh pemerintah. Ini setelah pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan RUU tentang APBN 2016 beserta nota keuangannya dalam rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, pemerintah sama sekali tidak menyinggung perihal tujuh proyek yang diusulkan oleh DPR RI.

Berdasarkan dokumen yang didapatkan TeropongSenayan, pemerintah hanya menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terkait RUU tentang APBN 2016 beserta nota keuangannya.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah hanya menjabarkan lima jawaban yang terkait dengan RAPBN 2016.

Berikut lima jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait RUU tentang APBN 2016 beserta nota keuangannya.

Pertama, pemerintah akan tingkatkan dana transfer ke daerah secara signifikan dan dana desa Rp 782,2 triliun atau bisa dikatakan lebih besar dari anggaran Kementerian atau lembaga yang hanya Rp 780,4 triliun,

kedua, akan mengalihkan belanja kurang produktif seperti subsidi listrik ke belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur, pertanian, perikanan, dan pariwisata,

ketiga, pemerintah akan alokasikan sebesar 5% dari APBN untuk kesehatan,

keempat, pemerintah akan memperkuat program perlindungan bagi masyarakat kurang mampu dimana pemerintah akan menambah penerima bantuan tunai bersyarat dari 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 juta keluarga, memperkuat KIP, KIS serta peningkatan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,

kelima, pemerintah akan memperluas program KUR melalui peningkatan anggaran subsidi bunga yakni dengan memberikan subsidi bunga yang lebih besar 8,5% pertahun serta penambahan coverage kredit hingga Rp 123 triliun. (iy)