JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Habib Ali Alwi menjelaskan bahwa dalam tujuh proyek DPR, DPD pernah beberapa kali ikut dalam pembahasan tersebut.

"Lima kali DPD diajak DPR rembug soal tujuh proyek," kata Habib di ruang kerja DPD RI Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Dari tujuh proyek tersebut, lanjut dia, hanya beberapa item saja yang akan dibangun dan selebihnya bersifat penataan dari yang sudah ada.

"Tujuh proyek itu dalam satu kesatuan mungkin satu saja yang dibangun dan yang lainnya penataan saja sifatnya, misalkan gedung perpus," ungkap Senator asal Banten ini.

Memang, kata dia, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan jika dilihat dari kondisi parlemen saat ini yang belum terintegrasi dengan baik.

Adapun adanya resistensi dari masyarakat, itu disebabkan karena parlemen selama ini dipersepsikan kurang baik. Namun selain itu boleh jadi adanya kemungkinan sebagai pengalihan isu.

"Kebutuhan akan proyek itu sangat dibutuhkan sekali, sikap DPD adalah selama itu penataan untuk parlemen lebih baik gak masalah, toh itu buat kepentingan masyarakat, saya lihat ada pengalihan isu juga soal resistensi publik tersebut," ujar dia.

Saat ditanya apakah DPD ikut terlibat dalam pembahasan anggaran soal tujuh proyek tersebut, Habib menyatakan bahwa DPD belum diajak sampai tahap pembahasan anggaran.

"Kalau sampai tataran anggaran berapa, DPD belum tahu, tahunya DPD soal sayembara saja undangan terakhir yang diterima DPD. Kalau sampai rincian anggaran DPD belum dikasih tahu, biasanya anggaran itu keluar kalau sayembara sudah keluar" ungkap dia. (iy)