JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Mantan Ketua Relawan Bara JP, Ferdinand Hutahaean mengimbau Meneg BUMN Rini Soemarno agar secapatnya memberikan penjelasan kepada publik terkait kebijakannya melakukan pinjaman hutang pada China Depelovment Bank (CDB).
"Menteri BUMN Rini Soemarno kami sarankan segera merespon kegelisahan publik atas utang baru untuk 3 Bank BUMN dari Cina yang nilainya tidak kecil. Publik sangat resah atas pinjamaan baru ini karena ketidak-transparanan proses pinjaman ini, kok tiba-tiba sudah ditandatangani," kata Ferdinand kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Untuk itu, lanjut dia, Rini harus menjelaskan ke publik atas syarat dan kondisi dari pinjaman tersebut. Baik itu syarat tertulis maupun tidak tertulis, karena publik yang menempatkan uangnya di tiga bank tersebut berhak tahu dan seluruh rakyat berhak mengetahui syarat yang dimintakan oleh Cina terhadap hutang baru tersebut.
"Apa yang di minta Cina? Jaminannya apa? Pemanfaatan dana tersebut untuk apa? Ini harus dibuka ke publik supaya publik tidak resah atas kejadian ini. Karena jika publik resah dan merasa simpanannya di tiga bank tersebut menjadi tidak aman, maka rusuh mungkin saja terjadi. Nah ini harus dihindari oleh Mentri BUMN dan segera menjawab keresahan publik tersebut," tandasnya.
Tak hanya itu, Ferdinand juga merasa janggal dengan apa yang telah dilakukan Rini Soemarno terkait pinjaman hutang tersebut.
"Ini ada apa? Apa ada kaitannya dengan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang mati-matian didukung oleh Rini? Apa ada kaitannya dengan rencana Garuda juga ngutang ke Cina? Sebaiknya Menteri BUMN jangan mencampur-adukkan semua demi kepentingan pribadi," sarannya.
"Kita jadi curiga kenapa ngotot sekali menambah hutang, bukankah hutang yang semakin besar tidak aman bagi negara? dan tentu saat ini bukan waktu yang tepat berutang karena gejolak nilai tukar kita masih terus menurun. Jangan-jangan benar kata orang, sales kartu kredit saja dapat fee, sales kredit tanpa agunan dapat fee, masa sales utang raksasa tidak dapat fee?" imbuh dia.
Oleh karena itu, Menteri BUMN harus menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ini supaya semua transparan.
"Menteri BUMN tidak boleh seenaknya ngutang, karena beban tersebut pasti kelak akan menjadi beban rakyat bukan beban pribadi Menteri BUMN, Sekali lagi kami sarankan kepada Menteri BUMN agar segera menjawab keresahan publik atas hutang baru tiga bank BUMN tersebut," tutup dia. (iy)
