JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN, Haerudin menilai kalau kerja pemerintah masih lemah dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Riau.
Untuk itu, ia meminta pemerintah agar transparan dan segera membeberkan ke publik aktor intelektual dan perusahaan besar yang memang terbukti melanggar. Pemerintah tidak boleh diam, apalagi sudah mengetahui para pelau pembakaran hutan.
"Padahal pemerintah tahu para pengusaha yang melakukan pembakaran hutan. Ini saatnya pemerintah dan penegak hukum bisa tegas," kata Haerudin saat dihubungi, Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Haerudin juga mengharapkan ke depan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bisa melakukan pemetaan wilayah, mana saja yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Entah itu karena kondisi alam atau bisa disengaja ulah manusia.
"Daerah sensitif bisa munculnya titik api harus bisa dicegah sejak dini. Maka itu Menteri LHK dan Kehutanan harus bisa menggandeng masyarakat terkait dan seluruh stakeholder yang ada untuk cegah kebakaran hutan," jelasnya. (iy)