Opini
Oleh agus eko pada hari Minggu, 26 Okt 2014 - 20:48:16 WIB
Bagikan Berita ini :
Jangan Lihat Berdasarkan Ijazah

Banyak Menteri Salah Tempat

3124_SITI NURBAYA_MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN_DWI PAMBUDO_RM_261014_1.jpg
Siti Nurbaya dan sejumlah menteri saat pengumuman kabinet (Sumber foto : Teropong Senayan/Eko S Hilman)

JAKARTA-Susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK ditengarai beberapa menteri salah penempatan posisi. Padahal seseorang itu ahli birokrasi, namun justru ditempatkan hanya berdasarkan sekolahnya. "Ada nama-nama yang menurut saya salah tempat, seperti Siti Nurbaya. Dia seharusnya jadi mendagri," kata Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie Marzuki di Jakarta, Minggu (26/10/2014)

Menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, Presiden Jokowi kurang cermat meneliti seseorang dari pengalaman dan kariernya. "Jokowi hanya melihat seseorang berdasarkan ijazahnya yang berasal dari IPB. Bahkan tidak melihat kariernya selama ini di birokrasi kementrian dalam negeri,” terang Marzuki lagi

Namun begitu, Marzuki senang melihat banyak sahabat yang baik mendapatkan posisi menteri di kabinet. “Saleh Husen itu orang baik. Indroyono yang mengenalkan blue economy. Begitu jugs Ignatius Jonan, terbukti bagus memimpin KAI,” jelasnya.

Khusus mengenai pemisahan Kementrian Pendidikan yang dibagi menjadi kementerian pendidikan dasar dan menengah, Marzuki mengingatkan hal itu tidak akan mudah. "Anies akan diuji saat memimpin kementerian dikdasmenbud, tidak mudah. Apalagi di dalam mendikbud birokrasi yang sudah sulit diubah karena berpikir proyek,” imbuhnya.

Anies menurutnya juga akan kesulitasn menghitung biaya pendidikan 20% dari APBN dengan pendidikan yang dipecah dua. "Pemecahan pendidikan menjadi dua kementerian itu akan membuat blunder. Proses pendidikan itu mulai dari dini sampai tinggi, kok Perguruan Tinggi digabung ke riset dan teknologi?,” ujar Marzuki agak heran. (ec)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #Siti nurbaya  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah perlu Jalan Tengah

Oleh Ajib Hamdani (Analis Kebijakan Ekonomi Apindo)
pada hari Rabu, 22 Jan 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memasuki Bulan Januari  2025, kondisi ekonomi nasional dihadapkan dengan tantangan berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pergerakan nilai tukar hampir ...
Opini

Debt Switch Surat Utang Negara Melanggar Undang-Undang, Diancam Pidana Penjara 20 Tahun

Sepuluh tahun terakhir, kondisi keuangan negara semakin tidak sehat. Utang pemerintah membengkak dari Rp2.600 triliun (2014) menjadi Rp8.700 triliun lebih pada akhir 2024.  Yang lebih ...