Opini
Oleh Salamuddin Daeng (Pusat Kajian Ekonomi Politik UBK) pada hari Rabu, 24 Feb 2016 - 11:08:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Siap Siap Presiden Jokowi akan PHK Satu Juta PNS

74472a1e348ea4d6316f02fc05acff386bfe9f2179.jpg
Salamuddin Daeng (Pusat Kajian Ekonomi Politik UBK) (Sumber foto : Istimewa)

Seiring pelemahan ekonomi dan krisis yang dihadapi Indonesia sekarang ini, tidak hanya buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (Phk), namun pemerintahan Jokowi akan melakukan PHK terhadap sekitar 25 persen dari Pegawai negeri Sipil (PNS) yang ada.

Rencana ini sekaligus sebagai jawaban pemerintah Jokowi atas tuntutan tenaga honorer yang melakukan demonstrasi di istana negara beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahu bahwa demonstrasi tersebut menelan korban jiwa.

Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan akan melakukan perampingan Aparatur Sipil Negara‎ demi efisiensi anggaran APBN. ‎Sehingga Yudi Crisnandi menargetkan pemberhentian 1 juta PNS dalam masa masa Pemerintahan jokowi. Saat ini terdapat 4,51 juta PNS di pemerintah Pusat dan Daerah.‎ (Koran Tempo, 23 Februari 2016)

Pemerintah Jokowi beralasan bahwa PHK tersebut dibenarkan oleh Undang Undang yang mengatur aparatur sipil negara (UU ASN). Pemangkasan PNS ini Menurut Yudi akan mencerminkan Pemerintahan yang efisiensi, dikarenakan untuk membayar PNS dananya mencapai Rp. 462 Triliun.

‎Sementara tahun 2016 tampaknya pemerintah tidak akan sanggup mencapai target pengeluaran dalam APBN senilai Rp. 2200 Triliun, seiring menurunnya harga minyak dan harga komoditas. Meskipun Menteri Keuangan Bambang S Brojonegoro berencana akan kembali menambah Utang pemerintah Rp. 600 Triliun dalam tahun 2016. Sehingga cara termudah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan PHK terhadap PNS.

Oleh karenanya PNS seluruh Indonesia harus bersiap siap karena pemerintahan Jokowi akan menempuh berbagai macam cara dalam menghemat APBN demi menyiapkan uang dalam jumlah besar untuk proyek komersialisasi atau berdagang infrastruktur. Pemerintahan ini tidak hanya mencabut semua subsidi namun juga akan memecat satu juta PNS.(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Transformasi Laut Cina Selatan

Oleh Radhar Tribaskoro (Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)
pada hari Selasa, 03 Des 2024
Baru-baru ini rencana kerjasama pembangunan (Joint Development) Indonesia - China di Laut Cina Selatan mendapat kritik lagi. Kali ini dari Majalah The Economist yang cukup berwibawa. Majalah itu ...
Opini

Nausea Fufufafa, Distopia Indonesia

Rakyat Indonesia bakal menderita nausea berkepanjangan, jika Fufufafa terus menjadi orang nomor dua. Nausea adalah istilah medis yang merujuk pada perasaan tidak nyaman, pening kepala dan mual perut, ...