JAKARTA TEROPONGSENAYAN) -Pemerintah harus memberi wewenang besar kepada Komite Reformasi Tata Kelola Minyak da Gas Bumi, jika tujuannya benar-benar serius untuk memberantas mafia migas.

"Tim ini harus diberi otoritas luas termasuk mengambil langkah strategis hingga penindakan. Tapi kalau tidak diberi otoritas penindakan terhadap penyimpangan distribusi BBM di lapangan, maka sama saja tim yang dipimpin Faisal Basri itu hanya pemanis dari Presiden Joko Widodo di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ramson Siagian, anggota DPR dari Partai Gerindra kepada Teropongsenayan, Kamis (20/11).

Tim harusya bisa menindak setiap unit yang terkait dengan kecurangan distribusi BBM. Anggota Komisi VII DPR ini memandang pembentukan tim ini tidak lepas dari strategi Presiden Jokowi dalam menaikkan harga BBM. "Pemerintah memberi kesan ada musuh-musuh yang harus diperangi di saat menaikkan harga BBM. Dia ciptakan seolah-olah ada musuh," tandas Ramson.

Mantan politisi PDI Perjuangan ini menyimpan kesan bahwa langkah Jokowi itu untuk pencitraan saja. "Kita lihat saja hasil akhirnya, kalau hanya rekomendasi ya nggak beda dari LSM. Begitu juga kalau tidak ada tindak lanjut, tidak lebih sekadar pencitraan saja. Jadi semua tergantung presiden," uangkapnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Ekonom Faisal Basri ditunjuk sebagai pemimpin tim dengan anggota gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat. (ss)