JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Masyarakat mendesak perlu digelar audit investigatif terkait penambahan dana subsidi yang diminta PT.PLN. "Penambahaan subsidi memang 'aneh bin janggal'. Padahal subsidi listrik murni sudah dipatok, namun PLN menganggap pemerintah masih punya piutang listrik tahun lalu," kata pengamat anggaran Uchok Sky Khadafi kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Berdasarkan hasil audit BPK 2013, dana subsidi listrik murni dari pemerintah kepada PLN sebesar Rp79, 4 triliun. Kemudian subsidi PLN pada 2014, naik menjadi sebesar Rp83,1 triliun. Dan pada 2015, sesuai kesepakatan DPR dan pemerintah, maka subsidi listrilk untuk 2015 sebesar Rp68.6 triliun.
Menurut peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, meski terjadi penurunan subsidi listrik pada 2015, menjadi Rp68,6 triliun. Namun diprediksi subsidi akan tetap merangkak naik dan bisa melebihi kisaran Rp70 triliun pada 2015.
Menurut Uchok, dana subsidi listrik pada 2014 hanya sebesar Rp83,1 triliun. Namun ternyata PLN tetap menagih tambahan subsidi kepada pemerintah sebesar Rp34,8 triliun. "Sehingga total subsidi diperkirakan sebesar Rp117,9 triliun," ujarnya.
Begitupun dengan dana subsidi PLN pada 2013, yang disepakati hanya sebesar Rp79,4 triliun. Namun PLN tetap minta tambah kepada pemerintah sebesar Rp21,7 trilun. "Total subsidi menjadi Rp101,2 triliun," ucap dia lagi.
Jadi, kata Uchok, subsidi sudah sangat tinggi. Apalagi ditambah dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik yang akan naik pada 2015. Anehnya PLN masih meminta tambahan anggaran subsidi listrik.
Untuk membongkar keanehan ini, sambung aktivis akti korupsi itu, maka diperlukan audit investigasi oleh auditor negara untuk menemukan penyimpangan anggaran subsidi listrik dalam internal pengelola uang PLN ini.
Selain dana tambahan subsidi yang aneh, menurut Uchok, PLN juga berencana menaikan tarif dasar listrik (TDL). Jadi ini kado kedua (setelah kenaikan BBM) awal dari berkuasanya pemerintah Jokowi ini," jelasnya.
Hebat memang, kata Uchok, prestasi Pemerintah Jokowi ini baru beberapa bulan sudah bisa menaikkan harga BBM dan akan menaikkan tarif dasar listrik. Padahal Pemerintah Jokowi, lanjut Uchok, ngakunya merakyat. Tapi kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat. (b)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #Fitra #LSM #Anggaran
