JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Terpilihnya kembali Jusuf Kalla menjadi Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) terus menjadi polemik. Meski PMI termasuk semacam organisasi kemanusiaan dan bukan partai politik, namun banyak kalangan menganggap jabatan itu bisa mengganggu konsentrasi kerja Wapres. "Jadi problemnya pelanggaran etika politik saja," kata Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (20/12/2014).
Menurut Pangi Syarwi, JK dianggap tidak memberikan tauladan dan mengesampingkan etika politik bagi masyarakat. "Walaupun reasonnya Ketua PMI itu adalah institusi kemanusiaan," ujar dia.
Lebih jauh Pangi hanya khawatir saja. Karena JK sebagai Wakil Presiden dan juga pengusaha itu bertambah beban tugasnya setelah kembali sebagai Ketua PMI. Sehingga, tugasnya untuk membantu presiden menjadi tidak fokus. "Kosentrasi sebelum dan saat menjadi Wapres pasti konsentrasinya berbeda dalam mengurus dan mengelola PMI," tutur dosen UIN.
Seperti diketahui, JK kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI setelah bertarung dengan Titiek Prabowo melalui proses pengambilan suara secara voting. (ec)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #Jusuf Kalla #ketua umum PMI
