JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi Partai Gerindra DPR RI meminta pertanggungjawaban pemerintah soal pemangkasan APBN 2016 sebesar Rp 133,8 T. DPR memastikan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Dasarnya apa, kemarin kan asumsi makro sudah disetujui, sebelum reses dijadikan UU. Kalau pemerintah menyatakan seperti itu, berarti ada ketidakpercayaan pemerintah terhadap pendapatan," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Heri Gunawan saat dihubungi,di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Untuk itu, lanjut anggota Komisi XI tersebut, komisinya memanggil Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani, untuk dimintai penjelasan soal pemangkasan APBN 2016.
"Mereka (pemerintah) ingin APBN kredibel. Yang buat kan pemerintah, sementara yang merevisi juga pemerintah. Negara ini bukan untuk main-main," tegasnya.
"Kami akan raker dengan Menkeu, pastinya pemerintah akan minta persetujuan DPR. Kita lihat nanti, dasarnya apa," ujarnya. (plt)
