JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno meminta Ahok-Djarot tidak ikut campur dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda DKI 2017-2022.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik menyatakan, kerangka dasar RPJMD harus disusun berdasarkan visi-misi dan program Gubernur dan Wagub DKI terpilih, untuk tahun anggaran lima tahun mendatang.‎

"Saya minta Pemda DKI harus fair dan saling menghormati. Itu (RPJMD) mutlak menjadi wewenang dan hak gubernur terpilih Anies-Sandi yang akan memimpin DKI selama lima tahun ke depan," kata Taufik, di Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017)
‎
Taufik menjelaskan, RPJMD merupakan payung besar untuk merealisasikan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. RPJMD, lanjut dia, merupakan dokumen yang berisikan pedoman pemerintah daerah merealisasikan program kerja selama satu periode atau lima tahun. Perumusan RPJMD hanya dilakukan satu kali dalam satu periode.

"Apabila gubernur lama masih cawe-cawe ikut merumuskan RPJMD, maka gubernur baru hanya akan mengerjakan program gubernur lama. Kan lucu! Sehingga visi misi besar Anies-Sandi bisa tidak terakomodir," terang Wakil Ketua DPRD DKI itu.
‎
"Jadi, isi RPJMD itu terjemahan dari cikal bakal visi-misi dan program, kemudian turun menjadi RKPD turun lagi jadi KUA-PPAS hingga APBD DKI," bebernya.

"Makanya, sangat tidak masuk akal jika RPJMD dibuat oleh orang lain. Ini kan program Anies-Sandi yang akan memajukan kota dan membahagiakan warga sesuai janji kampanye," ungkapnya.

Sekretaris Pemenangan Anies-Sandi, Syarif memastikan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan Tim Persiapan dan Sinkronisasi terhadap program-program prioritas Anies-Sandi untuk dimasukkan ke RPJMD.

"Kita ingin memastikan, Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE) semua masuk ke anggaran perubahan atau KUA-PPAS 2017, biar begitu Anies-Sandi menjabat bisa langsung dieksekusi," jelas dia.‎

Menurut Syarif, masuknya empat program milik Anies-Sandi sangat penting dan krusial untuk jalannya pemerintahan pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS tersebut.‎

"Saya hanya ingin mengingatkan kepada semua pihak, khususnya Bappeda. Jangan aneh-aneh lah.Ada rel-rel yang harus dihormati.‎ Jangan ganggu mandat rakyat kepada Anies-Sandi dengan mencoba mamasukkan 'sesuatu' ke RPJMD. Nahkodanya sudah berubah," tegas Syarif.

Syarif menambahkan, beberapa hari terakhir, pihaknya melihat ada gelagat dari pihak Ahok-Djarot dan anak buahnya untuk memasukkan program khusus ke RPJMD tanpa melibatkan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
‎
‎"Gelagat itu sudah kelihatan. Misalnya ya terkait RAPBD-P. Itu agak gimana gitu ya. Saya kira kita mesti arif, terbuka, dan lempeng. Kasihan rakyat yang memberi mandat. Saya ingatkan, RPJMD 2017-2022 adalah mutlak menjadi milik gubernur baru," ucap Syarif.

Politisi Gerindra ini mengingatkan, Anies dan Sandi merupakan pemimpin pilihan rakyat Jakarta yang akan mulai bertugas sejak tiga bulan terakhir di ujung tahun anggaran 2017.‎ Sementara RPJMD harus disahkan dan ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dilantik pada 4 Oktober 2017.(plt)