Zoom
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 20 Feb 2015 - 15:37:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi V Desak Kemenhub Usut Lion Air

94photo 1_1424420091168.jpg
Fary Djemi Francis, Ketua Komisi V Bersama Anggota Komisi V Saat Memberikan Keterangan Pers Kasus Lion Air, Jumat (19/2/2015) (Sumber foto : Sahlan Ake/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi V DPR yang membidangi perhubungan mendesak Kemenhub mengusut Lion Air karena menelantarkan penumpang hingga dua hari. Jika ditolelir kejadian ini akan terulang kembali ujungnya akan merugikan calon penumpang.

"Kita mendesak Kemenhub mendalami kasus Lion Air. Sebab walau kejadian satu dua hari tapi selama itu ada persoalan yang terkait terjadi sebelumnya. Untuk itu kita minta Kemenhub cari langkah-langkah sebagai solusi kasus ini," kata Fary Djemi Francis di komplek parlemen, Senayan, Jum,at (20/2/2015).

Ketua Komisi V itu mengungkapkan penundaan penerbangan yang dialami calon penumpang Lion Air terjadi sejak Rabu 18 Februari 2015 hingga Jumat (20/2/2015) ini. Sayangnya pihak maskapai tidak memberikan ganti rugi dan pelayanan yang memadai terhadap calon penumpang.

Jika maskapai mengikuti UU no 1 tahun 2009 tidak minimbulkan kegaduhan. Itu artinya calon penumpang harus diberikan snack terlebih dahulu. Jika penundaan hingga empat jam maka harus diberi makan. Selanjutnya jika penundaan sampai enam jam maka harus disiapkan penginapan hingga pindah pesawat.

"Yang kita dapat informasi tidak ada kepastian dan tidak ada info kepada penumpang dan ini yang membuat kegaduhan," ujar Fary. Dia mengingatkan kepada menteri Jonan agar mendalami serta segera mencari solusi kasus ini sehingga tidak memperburuk dunia penerbangan.

Fary yang saat memberikan keterangan pers didampingi sejumlah anggota Komisi V ini mengungkapkan agar setiap maskapai diwajibkan memiliki pesawat cadangan. Sehingga jika terjadi kasus penundanaan seperti ini segera teratasi. "Apa benar Lion Air punya 8 pesawat cadangan?," ujar Fary.(ris)

tag: #lion  #fary  #komisi . kemenhub  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...