Opini
Oleh Adhie Massardi (Koordinator Gerakan Indonesia Bersih) pada hari Selasa, 17 Mar 2015 - 20:45:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Balkanisasi Parpol dan Ormas (2)

56Screenshot_2015-03-17-07-53-28_1426553653415.jpg
Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (Sumber foto : antaranews)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Mengapa politik pecah belah partai dan ormas perlu diwaspadai bersama? Jawabnya hanya satu : membahayakan kehidupan berbangsa! Luka yang tergores akibat perpecahan ini nyaris tak ada yang bisa merekatkan kembali.

Pada era orde baru PDI yang terbelah tidak pernah bersatu. Pada era reformasi, PKB yang pernah terpecah juga tidak pernah bersatu kembali. Kita juga melihat luka akibat perpecahan ini membawa pengaruh hingga jauh ke masa akar rumput di seluruh pelosok.

Perpecahan parpol dan ormas tak hanya memiliki pengaruh ke dalam atau internal, namun juga secara eksternal atau terhadap kehidupan kemasyarakatan dan sosial. Sebab parpol dan ormas tidak hidup dalam ruang hampa, namun senantiasa terkait dengan kegiatan aktivitas masyarakat.

Tak bisa dipungkiri perpecahan parpol dan ormas akan diikuti ketegangan hingga persengketaan yang berkelanjuan. Baik melalui jalur pengadilan maupun hubungan langsung antar pihak yang terbentuk akibat perpecahan itu. Kisruh berkelanjutan.

Namun inilah yang diinginkan oleh mereka. Sebab dengan terpecah belah maka akan memudahkan mereka mewujudkan targetnya. Kekuatan yang dihadapi makin lemah,memudahkan mereka menjalankan operas jahatnya.

Politik pecah belah bukan akhir operasi. Sebab akan diikuti adu domba. Pada titik inilah seluruh komponen bangsa perlu mewaspadai operasi jahat yang sedang berlangsung. Pecah belah hingga adu domba akan merusak sendi-sendi kesatuan berbangsa.

Diakui atau tidak kini parpol dan ormas menjadi garda terakhir menjaga NKRI. Selain tentu saja TNI. Birokrasi dan eksekutif sudah dikebiri oleh Otonomi Daerah. Hubungan antara eksekutif daerah dengan pusat hampir bisa dikatakan terputus atau terpecah pula oleh Otda.

Selain itu, sebagai pelaksana UU, jika eksekutif atau birokrat bisa digenggam maka mereka mudah mewujudkan agenda jahatnya. Menciptakan kepala daerah boneka salah satu modus kolaborasi kaum kapitalis dan politisi karbitan mencaplok sumber daya alam di daerah.

Akankah 'Balkanisasi' parpol dan ormas kita biarkan?(ris)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #balkanisasi  #adhie  #golkar  #ppp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Oleh Oleh: Saiful Huda Ems (Advokat, Jurnalis dan Aktivis 1998)
pada hari Jumat, 22 Nov 2024
Ternyata lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan, bahwa kependekaran semu politik Jokowi akan tamat  riwayatnya di akhir Tahun 2024 ini. Jokowi yang sebelumnya seperti Pendekar Politik ...
Opini

Selamat Datang di Negeri Para Bandit

Banyak kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah.  Kejahatan ...