JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik tak terima dengan tudingan politisi PDI-P, ‎Pandapotan Sinaga yang menuding, program DP nol rupiah ala Anies-Sandi hanya buang-buang aset lahan milik Pemda DKI. ‎

Menurut Taufik, justru program tersebut merupakan bentuk keberpihakan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada wong cilik di Ibu Kota, yang sebagian besar belum memiliki rumah hunian layak.

"Ini (DP 0 Rupiah) untuk rakyat kecil kok. Saya heran kalau itu dibilang buang-buang lahan, itu berarti tandanya dia tidak mau berpihak kepada rakyat kecil," kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPRD DKI,‎ Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Taufik juga menyayangkan jika koleganya sesama anggota dewan di Kebon Sirih itu tidak peka terhadap kesulitan rakyat Jakarta.

"Saya kira, dia yang bilang begitu (buang-buang lahan) karena dia tidak memahami kesulitan rakyat. Mungkin karena dia sudah tinggal di rumah mewah," sembur Ketua DPD Gerindra DKI itu.

"Sudah lah, kalau buat rakyat jangan dipersulit. Saya heran, giliran buat rakyat kecil kok kayaknya mau dipersuit dan dihalang-halangi begitu?," kata Taufik penasaran.

Taufik menambahkan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mensuport program DP 0 Rupiah yang hari ini baru saja diresmikan Anies dengan simbol peletakan batu pertama (ground breaking) di Klapa Village, kawasan Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).

"Ini kan baru yang pertama, saya minta nanti ini harus diperbanyak. Harus lanjut ke lima wilayah‎ di seluruh wilayah Jakarta," ujar Taufik.

Diketahui, sebelumnya anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Pandapotan Sinaga menyebut, dimulainya program DP nol rupiah ala Anies-Sandi sama dengan dimulainya era Pemprov DKI membuang-buang aset lahannya.

Rumah lapis itu akan berdiri di atas lahan milik PT Pembanguban Sarana Jaya, salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kan sayang kalau lahan aset milik Pemprov DKI lalu nanti dijual jadi milik perorangan," kata Pandapotan ketika dihubungi‎, Kamis (18/1/2018).

Pandapotan lebih setuju lahan-lahan milik Pemprov DKI dan BUMD sebaiknya dibangun rumah susun sewa (Rusunawa) ketimbang rumah lapis DP nol persen.

"Kalau Rusunawa jelas fungsinya untuk merelokasi warga dan orang-orang yang tak berdaya. Seperti orang tua atau yang sama sekali tidak mampu membeli rumah tinggal," kata Pandapotan.

Menurut Pandapotan, Pemprov DKI saja sampai sekarang masih butuh banyak unit Rusunawa untuk memindahkan warga korban penggusuran normalisasi kali.

"Itu antreannya panjang yang mau masuk Rusunawa. Belum lagi permohonan warga miskin lainnya," ucap Pandapotan.

Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan Anies membangun rumah DP nol persen justru seperti kebijakan tanpa arah.

Pandapotan dan anggota dewan lainnya mempertanyakan warga Jakarta yang mana sasaran rumah lapis DP nol persen.

"Kalau warga miskin sudah tak mungkin. Mana mampu dengan sederet syarat dari Perbankan. Belum lagi harus mencicil yang besarannya juga tak kecil," kata Pandapotan.

Untuk itu, Pandapotan meminta Anies memikirkan ulang mengenai arah kebijakan dari program DP nol persen.

"Saya rasa sih lebih baik lanjutkan saja rumah susun sewa era Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Sudah jelas keberpihakannya kepada penghidupan rakyat miskin yang lebih baik," tandasnya.‎ (icl)