JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Meskipun pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 telah usai begitu lama, namun sampai saat ini kalangan dewan di Kebon Sirih masih ada yang belum move on.

Direktur EksekutifKomite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mencium adanya gelagat-gelagat manuver yang dilakukan pimpinan dewan untuk menghadang kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tom memandang, penyerapan anggaran yang telah disepakati dengan Anies-Sandi agar berjalan lancar dan sesuai target, tetapi mulai diacak-acak oleh pimpinan DPRD melalui Pejabat di lingkungan Pemprov DKI serta pejabat-pejabat di Inspektorat, BPPJ dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Selain bertujuan agar progam unggulan Anies-Sandi terganjal, mereka juga mencoba memaksakan kehendak untuk memenangkan jagoannya yang diduga memiliki dokumen yang dipalsukan. Seharusnya siapapun yang menjadi pemenang ataupun yang layak dimenangkan sesuai aturan dan peraturan lelang harus diumumkan, jangan ditunda atau dibatalkan," ujar Tom saat berbincang dengan wartawan, Jumat (23/3/2018).

Tom yang juga presidium relawan Anies-Sandi saat Pilgub lalu melihat hal ini sudah terbiasa dilakukan para pejabat atas tekanan dari oknum Pimpinan DPRD.

"Kebiasaan ini harus dihilangkan, sudah tidak jaman lagi. Untuk itu saya berharap Anies-Sandi harus tegas dan berani untuk menjalankan program penyerapan anggaran di Pemprov DKI Jakarta yang selama ini sudah sangat terpuruk dibandingkan dari daerah-daerah lain," bebernya.

Tom menegaskan, bila ada oknum pimpinan dewan yang bermain agar sebaiknya diserahkan saja ke Komisi Pemberantasan kKorupsi (KPK) agar turun dan menyelidiki pejabat dan oknum yang bermain.

"Secara moral juga partai jangan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sangat tamak seperti ini, hanya demi untuk menjadi Caleg ditahun di Pileg 2019 mendatang," pesan Tom. (Alf)