JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politisi Partai Gerindra, Syarif angkat suara perihal tudingan yang dilontarkan Ketua DPWPKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hasbi sebelumnya menyebut Pemprov DKI di era Anies-Sandi seperti kembali ke zaman jahiliyah.

Syarif mengatakan, bahwa tudingan Hasbi tersebut sama sekali tidak berdasar dan seperti statemen seseorang yang tak bernalar sehat.

"Labayyy, dan tak bernalar," kata Syarif kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Syarif pun mempertanyakan maksud dari ucapan Hasbi yang menurutnya serampangan dan emosional serta penuh kebencian.

"Jelas (statemen) itu tidak intelek, " Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) itu.

Diketahui, sebelumnya, Hasbi menyebut saat ini pelayanandi kelurahan marak praktik pungli.Dia juga mengak pelayanan ke warga sangat buruk.

"Sangatbener(kritikan PDI-P), nggak usah tanya saya, tanya masyarakat. Sudah mengakui. Ini kembali ini ke zaman jahiliyah lagi, dari segi pelayanannya loh ya," kata Hasbi yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Illyas kepada wartawan,Selasa (17/7/2018) siang tadi.

Hasbi menyebut tidak hanya lurah yang kinerjanya buruk. Dia menyebut petugas PPSU juga tidak bekerja dengan baik.

"Ini salah satu keberhasilan Gubernur Anies.Ya karena gubernur sibuk dengan dirinya sendiri," terangnya.

Hasbi juga menyinggung Anies yang sibuk dengan kegiatan politis. Menurutnya, akibat kesibukan itulah kepentingan warga Jakarta terbengkalai.

"Sekarang sepi nggak ada kinerjanya. Urusannya politik, tidak melayani, bukan sosok pemimpin yang melayani," jelas Hasbi.

Senin (16/7/2018) kemarin, Fraksi PDI-P menyoroti keberadaanoknum di kelurahan yang ketahuan melakukan pungli.

Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengaku mendapat laporan oknum lurah melakukan pungli kepada warga.

"Sekarang kelurahan, kalau perlu lurah jam 07.00 WIB dan 08.00 WIB sudah di kantor, kalau sekarang lurah sudah mulai jadi bos. Saya dengan Fraksi PDIP sedang bekerja, saya akan OTT," kata Gembong di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Dia menjelaskan, ada warga yang sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk mengurus surat keterangan sertifikat tanah. Dia menyebut ada warga yang mengeluarkan dana dari Rp 50 juta sampai Rp 200 juta.

"Itu biasanya untuk PM 1 (surat keterangan), kalau mau buat surat pengantar, kan, harus melalui lurah," ujarnya. (Alf)