JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT ) Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome.
Hal ini, menurut Sugiyanto untuk memastikan LRT dapat beroprasi sebelum pesta Asian Games 2018 pada 18 Agustus 2018.
Menurut Sugiyanto, sengan melakukan Sidak lapangan, Gubernur Anies bisa mengetahui kendala-kendala yang harus segera dituntaskan baik pada persyaratan teknis dan kendala pada internal kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
“Bisa bikin malu Masyarakat Jakarta, kalau LRT Jakarta pada saat Asian Games dimulai belum oprasi. Ini karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, seperti sertifikat laik operasi dan safty assesment dari Kemhub, uji oprasi, perjajian kerjasama (PKS) antara PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Pemprov DKI Jakarta, izin oprasi penuh, penetapan tariff dan syarat lainnya. Itu semua belum ada, sehingga harus cepat dituntaskan, “ ungkap SGY panggilan akrabnya, Jakarta, Sabtu (11/8/2018).
Anggata Presidium Relawan Anies-Sandi ini menegaskan, untuk mendapatkan semua persyaratan itu perlu proses dan waktu yang cukup serta melibatkan banyak pihak.
Akan tetapi, SGY mengingatkan, semua itu bisa dipenuhi sepanjang ada tanggungjawab dan kesungguhan untuk mentuntaskan masalah yang ada. Pihak PT. Jakpro dan Pemprov DKI Jakata harus bersama-sama bekerja keras mencari solusi.
“Pelaksanaan Pesta Asian Game 2018 Jakarta tinggal menghitung hari. Namun moda tranportasi LRT Jakarta ini masih belum siap digunakan. Padahal di Kota Palembang yang sama-sama menjadi tuan rumah Asian Game 2018 sudah bisa digunakan,” papar SGY.
Aktivis senior DKI ini menambahkan, pergantian Direktur Utama PT. Jakpro dan pencopotan serta rencana pergantian pejabat pada Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies jangan sampai menjadi penyebab terhambatnya rencana pengoprasian proyek LRT Jakarta.
"Sebab, boleh jadi pejabat tersebut takut mengambil keputusan karena baru menjabat atau karena stusnya hanya Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), atau karena akan dicopot. Tetapi seharusnya tetap bersandar pada profesionalisme kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawanya," ucap dia.
Lebih lanjut, SGY menjelaskan, setidaknya ada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam proses percepatan pengoprasian LRT Jakarta yaitu, Dinas Pehubungan (Dishub) DKI Jakarta, Badan Pengelolahan Ase Daerah (BPAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), Asisten Perekonomian, dan Biro Hukum DKI Jakarta.
“Memang PT. Jakpro yang membangun proyek LRT Jakarta dengan panjang lintasan 58 KM pake uang DKI untuk rute Klapa Gading-Velodrome. Tapi Aset LRT Jakarta itu tetap milik Pemprov DKI. Harus segera dibuat perjanjian kerja sama ( PKS ) dulu antara PT. Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta. Ini kan belum ada. Bagaimana mungkin bisa ada tarif, ijin oprasional, dan lainnya," cetus SGY.
Oleh karenanya, dia berharap Gubernur Anies segera melihat kondisi lapangan proyek LRT Jakarta dan fakta-fakta kendala yang ada pada PT. Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta.
"Untuk selanjutnya dapat mendorong semua pihak terkait cepat mengambil langkah yang dibutuhkan. Tujuannya adalah agar LRT Jakarta dapat segera digunakan untuk kebutuhan Asian Game 2108 dan juga dinikmati oleh masyarakat DKI Jakarta," pesan SGY. (Alf)
