Jokowi menentang lembaga keuangan dunia, IMF, ADB dan World Bank karena telah banyak merugikan perekonomian negara-negara Asia Afrika akibat intervensi ketiga lembaga keuangan dalam sistem ekonomi dan pengelolaan ekonomi negara-negara di Asia Afrika. Selain itu, juga terjadi ketimpangan yang sangat kontras dengan negara-negara yang menjadi kreditor di IMF, ADB dan World Bank.

Perlu diketahui bahwa IMF, ADB dan World Bank sangat mempengaruhi dan ikut mengatur setiap kebijakan ekonomi Indonesia mulai dari desakan untuk melakukan penjualan aset-aset negara melalui privatisasi BUMN, kontrak karya migas dan tambang yang lebih banyak merugikan Indonesia.

Sementara itu terkait sistem kesejahteraan masyarakat, ketiga lembaga keuangan international juga lah yang mengusulkan dan mendesak pemerintah Indonesia maupun negara-negara Asia Afrika yang mendapatkan pinjaman dari mereka dengan syarat mencabut subsidi BBM dan melepaskan harga BBM mengikuti harga pasar, subsidi tarif dasar listrik dan subsidi harga pangan berakibat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan.

Dan terkait kesejahteraan Buruh, ketiga lembaga keuangan internasional ini juga ikut mempengaruhi dan menekan pemerintah untuk menerapkan sistem upah buruh murah dan sistem kerja outsourcing dengan alasan untuk meningkatkan investasi luar negeri serta produk yang bisa bersaing di pasaran dunia . Padahal semua itu adalah jebakan bagi Rakyat Indonesia Dan Asia Afrika, agar korporasi-korporasi mereka dapat menanamkan investasinya di Asia dan Afrika dengan menikmati upah buruh yang murah dan terbebas dari kewajiban untuk membayar jaminan hari tua buruh karena sistem kerja outsourcing.

Begitu juga dengan sistem jaminan sosial, akhirnya SJSN dan BPJS, nyatanya pihak asing lah yang banyak berperan bahkan menentukan, terutama ADB (Asian Development Bank).

Hal itu berawal pasca krisis tahun 1997. Salah satu poin Letter of Intent (LoI) yang diteken oleh IMF adalah liberalisasi sektor keuangan. Untuk itu dibuat banyak proyek utang baik dari IMF, Bank Dunia dan ADB. Dan hasilnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kita melenceng dari konstitusi UUD 1945.

Selain itu juga IMF, ADB dan Bank Dunia berperan sangat aktif untuk meliberalisasi sistem keuangan Indonesia dengan sangat liberal sehingga ekonomi dan kesejahteraan rakyat bergantung pada nilai kurs rupiah terhadap mata uang US dollar. Dan menyebabkan ekonomi nasional sangat fragile terhadap terjadinya capital flight.

Atas tekanan IMF, ADB dan Bank Dunia juga pada Tahun 1997 yang mengharuskan Pemerintah RI untuk menalangi hutang-hutang swasta kepada pihak luar negeri dan membail out semua aset-aset freak pengemplang BLBI, dengan mengunakan dana Rekapitalisasi yang bunganya harus dibayar melalui APBN setiap tahunnya.

Karena itu Pidato Jokowi yang menentang dan mengancam IMF, Bank Dunia dan ADB serta negara-negara maju yang menyatakan hanya 20 persen, tetapi menikmati 70 persen kekayaan alam di dunia patut didukung direalisasikan dengan mengusir dan memutuskan hubungan Indonesia dengan IMF, ADB dan World Bank.


Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu pada saat Mayday mengajak dan menghimbau buruh untuk melakukan aksi besar pendudukan kantor-kantor perwakilan ketiga lembaga keuangan internasional di Jakarta dan mengusir perwakilan mereka di Indonesia.

Buruh juga mendesak Jokowi untuk membatalkan semua rencana pinjaman lunak maupun pinjaman dalam bentuk proyek dari IMF, ADB dan Bank Dunia sesuai Pidato Jokowi pada Konferensi Asia Afrika yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang. Artinya, Jokowi sudah sepakat atas nama rakyat Indonesia sudah tidak lagi mau mengunakan IMF, ADB dan Bank Dunia yang sangat licik dalam meyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Pernyataan ini didukung oleh :
KSPSI, FSPMI, FSP Pelindo, FSP Mandiri, Serikat Petani Nasional, SPN, PGRI, KSBSI, FSP Tambang dan Migas, FSPBUN, LBH BUMN, Serikat Pengacara Rakyat, Petisi 28, FSP Perkebunan Indonesia.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.