Dengan biaya Rp 855 miliar (USD 70 juta) tentu kita miris, karena publik menanyakan apa manfaat pertemuan IMF-WB (International Monetary Fund-World Bank) di Denpasar 8-14 Oktober 2018 ini? Publik menggugat seberapa penting pertemuan tersebut bagi rakyat dan negara Indonesia pada saat bencana gempa bumi dan tsunami terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, sebelumnya gempa bumi juga terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rakyat Lombok saat ini marah karena janji Pemerintah terkait bantuan belum juga terpenuhi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) terpaksa menurunkan bantuan Rp 2,1 triliun untuk pemenuhan janji Pemerintah bagi bencana Lombok. Karena keterbatasan likuiditas, Negara terpaksa melakukan pembiaran ketika perintah “menggratiskan” kebutuhan masyarakat di Palu ditanggapi dengan penjarahan mini market, toko, dan ATM, sehingga terkesan terjadi disfungsi Negara (auto pilot).

Saat ini, IMF-WB di-support dengan biaya sebegitu besar pada saat likuiditas Negara kering, sehingga kebijakan efisiensi berimbas pada ASN (Aparatur Sipil Negara) sendiri, dengan ditundanya remunerasi. Fatalnya, bencana terjadi silih berganti, mulai dari Lombok, Palu (Sulawesi Tengah), lalu Gunung Soputan (Sulawesi Utara) dan Gunung Gamalama (Ambon) meletus, juga gunung Anak Krakatau yang batuk-batuk, seolah alam pun memberi sinyal pada kita terkait Pilpres 2019.

Menyakiti Hati Publik

IMF-WB adalah biang sengkarut kehancuran ekonomi Indonesia pada 1998, setelah 20 tahun justru ekonomi semakin buruk dan malah terancam krisis kedua di tahun 2018 ini. Kedaulatan Indonesia tergadaikan ketika Soeharto, presiden ketika itu diharuskan menandatangani LoI (Letter of Intent) dengan IMF-WB pada tahun 1998. Di saat itulah kita dijajah secara politik dan ekonomi dengan amandemen UUD 1945 dan produk hukum turunannya (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, dan seterusnya) sehingga ekonomi babak belur. Jerat krisis likuiditas dengan bantuan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 778-an triliun mengharuskan kita melakukan transparansi, deregulasi, dan privatisasi BUMN, sehingga pihak Asing dapat menguasai aset strategis nasional.

Kita pun mudah lupa, selain Soeharto (1998), juga terjadi dengan Presiden Mobutu di Republik Demokratik Kongo (1982), Presiden Juvenal Habyarimana di Rwanda (1992), kehancuran Uni Soviet (Mikhael Gorbachev 1991) dan Presiden Ferdinand Marcos (1986), Ben Ali (Tunisia), Hosni Mobarak (Mesir), serta sederet diktator korban jebakan utang IMF-WB.

Lalu, pantaskah kita men-support kehadiran dua lembaga keuangan yang menjadi alat Yahudi menguasai dunia itu, khususnya di negara-negara berkembang. Beberapa pakar keuangan dunia menyatakan IMF-WB adalah sejenis ‘Jurassic Park’ yang gagal dan tidak berguna lagi karena telah membohongi negara berkembang.

Semenjak berdirinya pada tahun 1944 lembaga ini mendukung rezim diktator dan koruptor yang menjadi sekutu Amerika Serikat (AS) dalam menguasai aset strategisnya.

Bantuan dengan pengajuan syarat yang mengganggu kedaulatan Indonesia menjerumuskan Indonesia ke arah kebangkrutan setelah 20 tahun menelan resep IMF/WB. Lalu sekarang rezim Joko Widodo menjadikan “pesta” IMF-WB sebagai pengharapan solusi ekonomi Indonesia yang akan karam.

Cara IMF-WB Menguasai Suatu Negara

Setiap negara yang berutang akan dipaksa melakukan LoI (Letter of Intent) dengan risiko: 1) Memaksakan utang dengan jumlah berlebihan (Indonesia, lewat BLBI berutang sebesar Rp 778 triliun) kebutuhan riil bank berkisar saat itu antara Rp 400–500 triliun, karena menjebak suatu negara dengan utang untuk pengendalian strategis. 2) Setelah LoI akan dikendalikan dengan menghapus kontrol pergerakan kapital. 3) Meninggalkan kebijakan industri substitusi impor dan menggantinya dengan berorientasi ekspor dengan bahan baku berbasis impor. Soeharto yang ingin membangun industri pertanian dilarang, dan subsidi sembako dihapus dengan LoI yang telah ditandatangani. Kita paham bentuk kesejahteraan di negara berkembang adalah dengan pemberian subsidi terhadap komoditi strategis (Bahan Bakar Minyak dan pangan) sebagai Energy and Food Security (Ketahanan Pangan dan Energi).

Lalu mereka menyembunyikan bahaya krisis kelebihan utang, krisis pembayaran, dan daftar negatif current account yang mereka sudah mengetahui sebelumnya. Masih kental bagi kita bagaimana utang kita aman dan ekonomi terkendali ketika Rizal Ramli dan Kwiek Kian Gie “nyinyir” mengingatkan hal tersebut. SMI, Darmin Nasution, dan pembantu presiden di bidang ekonomi, serta Presiden pada awal 2018, tega mengatakan ekonomi kita meroket dan tumbuh di atas 8%. Padahal faktanya, sejak 2015 – 2016 hanya tumbuh 5,2%, itupun karena kontribusi ekonomi konsumsi (jumlah penduduk 265 juta jiwa), industri hanya tumbuh 2-3% saja.

Sejak tahun 1982 IMF-WB dengan negara pengutang (kreditur) melemahkan negara penerima utang (debitur), dan Indonesia diberi gelar “good boy” karena tidak cacat dalam melunasi utang. Sampai akhirnya 1992 menuju pembangunan 25 tahun berikutnya (Repelita II 1992 – 2017) Soeharto berniat melunasi utang karena ingin menjadi Macan Asia. Indonesia ingin lepas landas. Soeharto ingin mandiri, di saat itulah ia “dikerjai” dengan currency war (operasi George Soros – 1997). Dengan alasan demokrasi, karena dianggap diktator dan korup, Soeharto pun dilengserkan. Lalu yang terjadi, seperti yang kita alami selama 20 tahun menjalani 50 butir LoI, resep IMF-WB, ekonomi kita malah hancur karena liberalisasi ekonomi. Demokrasi kita yang diarahkan cenderung liberal juga hancur dengan politik transaksional. Reformasi, yang salah satu misinya menghancurkan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) justru yang terjadi sebaliknya.

Lalu kenapa pesta IMF-WB kita dukung? Apa alasan dan benefit bagi negara dan rakyat Indonesia? Dengan bunga obligasi BLBI sebesar Rp 60-79 triliun per tahun dikeluarkan APBN, padahal bank yang direkap waktu itu dikuasai swasta dan Asing. Lihat saja BCA di-bailout (ditalangi), sekarang dimiliki oleh Djarum, dan menjadikan mereka orang terkaya di Indonesia. Aset Keluarga Michael Hartono dan Bambang Hartono mencapai Rp 200-an triliun (10% dari APBN kita). Sementara, rakyat Indonesia yang menanggung cicilan BLBI nya. Lalu di mana hebatnya IMF-WB yang dipuja oleh Sri Mulyani Indrawati dan Joko Widodo?

Biang Keladi itu Bernama The Federal Reserve, IMF, dan World Bank (Trilateral)

Tiga lembaga yang menjadi Aristocracy Money, tiga sekutu Rothschild, Rockefeller dan JP Morgan adalah trilateral, sokoguru Yahudi dalam menguasai keuangan dunia. Bagaimana kiprah mereka menguasai dunia, mulai dari mendirikan Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB), IMF, Bank Dunia, dan terakhir menguasai Bank Sentral AS (Federal Reserve – the Fed).

Kita paham perang dagang AS – Cina, bagaimana peran the Fed dengan menyesuaikan suku bunga menghancurkan negara-negara yang lemah fundamental ekonominya, termasuk Indonesia. The Global Fund Financial Interest harus dilindungi di manapun mereka berada, itulah peran Aristocracy Money. Indonesia yang mengalami twin defisit (APBN dan Neraca Perdagangan) pasti goyah karena nilai rupiah anjlok dan diperburuk oleh krisis minyak dunia.

Era berternak melalui surat-surat berharga (obligasi), SUN (Surat Utang Negara), dan pasar SBN (Surat Berharga Negara) membuat Bank Indonesia harus tidak saja menjaga nilai rupiah, tapi juga nilai SBN kita, sehingga cadangan devisa terkuras. Padahal perang dagang kurun waktunya masih panjang, karena deadline perang dagang AS – Cina pada tahun 2030, padahal devisa ambang batas ketahanan moneter adalah USD 100 miliar. Saat ini hanya tersisa USD 113 miliar sampai dengan September 2018. Kita tidak tahu mulai Oktober ini?

Bisa dikatakan, the Fed, IMF dan WB adalah bagian dari kartel keuangan dunia. Saat ini hanya negara-negara yang bodoh saja yang mengangungkan lembaga tersebut atau patut diduga pemimpinnya adalah komprador kedua lembaga tersebut. The Fed adalah kartel keuangan terorganisir yang mengatur lalu lintas keuangan negara dunia. IMF-WB didirikan untuk pengendalian keuangan negara berkembang, khususnya yang kaya sumber daya alam dan aset strategisnya seperti Indonesia.

The Fed yang lahir di Jekyll Island, yang menyepakati fungsi: 1) Monopoli Perbankan; 2) Monopoli penciptaan uang untuk dipinjamkan; 3) Menguasai cadangan sebuah bank; 4) Memindahkan kerugian pajak/nasabah sebagai bailout (talangan); dan 5) Sebagai sokoguru stabilitas moneter dunia. Adalah trio elite Yahudi yang menggagas lahirnya Bank Sentra AS ini.

Apakah dengan pertemuan di Bali, Indonesia kembali di-bailout (ditalangi)?

Dengan utang Pemerintah yang mencapai Rp 4.300 triliun dan BUMN sebesar Rp 4.800 triliun, serta kondisi ekonomi seperti saat ini, potensi gagal bayar tinggi. Jika terjadi pasti rumus bailout digunakan IMF-WB sebagai solusi. Jika tidak, BUMN akan diminta melakukan privatisasi sehingga sahamnya beralih. Kita memahami BUMN berutang, tentu dengan jaminan aset yang dijamin Negara. Konon, privatisasi adalah penyuapan untuk “oknum” petinggi negara yang melancarkan proses tersebut, dan jatahnya didebet di rekening negara “Tax Heaven”. Saham dikontrol melalui pasar modal dan investor akan diatur keluar masuknya, sesuai perintah saat ini, “Come to Papa” karena AS sedang seksi ekonominya.

Capital Exit tidak bisa dicegah karena pada bursa saham bisa dilepas dengan prinsip “follow the money”, itulah mekanisme pasar Surat Berharga.

Joseph Stigliz (mantan Presiden Bank Dunia) mengatakan bahwa suku bunga yang tinggi (dengan komando the Fed) akan menghancurkan nilai properti, memaksa produksi industri, dan mengeringkan dana nasional suatu negara. Hasilnya kita bisa lihat dengan hot money di negara Asia dan Amerika Latin, yang bisa dikomando balik ke negaranya (AS) dengan trik ekonomi.

Monopoli kebijakan harga dunia untuk energi, pangan, emas, dan beberapa komoditi, adalah senjata lainnya untuk mendikte ekonomi dunia. Stigliz menganggap bentuk kerusakan IMF-WB adalah memeras sampai titik darah terakhir dan akan berakhir dengan kerusuhan sosial.

Kenapa di saat ekonomi kritis kita merangkul IMF-WB, dan waktunya pas dengan proses Pilpres? Tentu saja boleh, jika logika publik menduga ada agenda terselubung.

Jebakan utang itu seperti perang candu, di mana Negara sebagai debitur tergantung dan “sakaw”, tidak bisa menghentikannya yakni dengan utang bayar utang dan menjual aset strategisnya, jika tidak mampu membayar utang.

Pasar bebas itu adalah perang asimetris karena negara berkembang harus bertarung dengan negara maju, mereka menyebutnya perang dagang (trade war).

Kapitalisme menyandera demokrasi, biaya Pilpres yang mahal membuat penguasa tunduk dengan skema-skema yang diturunkan oligarki yang merupakan komprador dari IMF-WB. Aspek penting dari kegiatan IMF adalah menciptakan kondisi untuk membiarkan perdagangan ilegal dan untuk mencuci uang di seluruh dunia. Hal itu sangat jelas, karena ketika ekonomi legal jatuh terpuruk akibat reformasi IMF, lalu apa yang tersisa. Yang tersisa adalah ekonorni kelabu, ekonomi kriminal. Hal itu mendorong perkembangan kekuatan ekonomi ilegal yang akan digunakan untuk menggantikan kekuatan ekonomi legal yang secara potensial lebih bertanggung jawab.

Keruntuhan sistem ekonomi yang legal di suatu negara menciptakan kondisi untuk perkembangan insurjensi, destabilisasi pemerintah terpilih, penutupan lembaga-lembaga, dan perubahan negara menjadi sekadar sebuah teritori, yang kemudian dikendalikan layaknya sebuah koloni. Indonesia dilihat dari berbagai indikasi objektif, layak untuk dimasukkan ke dalam kartegori ‘koloni gaya-baru’ dari negara-negara Barat.

Perang dagang AS-Cina seperti buah simalakama, Indonesia terjepit di pertarungan dua naga. Keduanya sama buruknya jika kepemimpinan nasional lemah seperti saat ini. Seharusnya, jika Negara kuat justru bisa memanfaatkan perang dagang AS-Cina sebagai momentum peluang dagang karena strategisnya posisi Indonesia di geopolitik global.(*)