Jakarta
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 06 Jul 2019 - 13:05:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Catat, Anies Akan Utamakan Kepentingan Publik di Tiga Pulau Reklamasi

tscom_news_photo_1562393136.jpg
Gubernur Anies Baswedan (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan tiga pulau reklamasi yang kini bernama Pantai Kita, Pantai Maju dan Pantai Bersama dapat diakses oleh publik dan dibangun lebih mengutamakan kepentingan publik.

“Masyarakat, nelayan, merekalah yang paling menghadapi masalah reklamasi. Karena mata pencaharian mereka hilang,” kata Anies Baswedan, Sabtu (6/7/2019).

Karena itu, lanjut Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bertanggung jawab memastikan pengelolaan tiga pulau reklamasi dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik.

Selain itu, ia memastikan kawasan pantai di pulau reklamasi nanti juha bisa diakses masyarakat secara gratis.

"Kita harus pastikan bagaimana kawasan ini menjadi kawasan yang nantinya bisa diakses publik. Nanti ketika pantai itu jadi, warga dari mana saja akan lihat pantai gratis," ujar Anies.

Berdasarkan perjanjian kerja sama Pemprov DKI dengan pengembang, Anies Baswedan menyebut pengembang berhak mengelola 35 persen lahan yang direklamasi.

Sementara untuk mewujudkan pulau reklamasi yang bisa diakses publik, Pemprov DKI telah menugaskan BUMD DKI yang bergerak di bidang properti, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola kawasan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di sana.

“Nanti yang mengelola kawasan tiga pulau reklamasi sudah diserahkan ke PT Jakpro. Semuanya Jakpro yang akan mengelolanya,” tutur Anies. (Alf)

tag: #anies-baswedan  #pemprov-dki  #reklamasi-pantai-utara-jakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...