Berita
Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 27 Jan 2021 - 11:42:23 WIB
Bagikan Berita ini :

Gerindra Inginkan Presidential Threshold Nol Persen

tscom_news_photo_1611722543.jpg
Elnino Mohi Politikus Gerindra (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- DPR dan Pemerintah saat ini mulai menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang telah disepakati masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

Salah satu yang menjadi sorotan dari pembahasan RUU Pemilu oleh DPR dan Pemerintah ialah ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra El Nino Mohi mengatakan, jika partainya saat ini masih mengkaji soal urusan Presidential Threshold.

"Di Gerindra masih dikaji secara sangat mendalam soal itu. Kita lihat saja nanti bagaimana akhirnya sikap partai kami," tegas El Nino Mohi, Selasa, (26/1/2021).

Meski demikian secara pribadi, Nino Mohi, berpikir bahwa yang ideal itu jika Presidential Threshold dapat menjadi nol persen.

"Supaya semua parpol peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan capres-cawapres masing-masing. Biar rakyat yang pilih presiden secara langsung," kata dia.

Nino Mohi pun mengungkapkan, RUU ini belum tentu dibahas di komisi II. "Mungkin saja akan dibahas di Baleg atau Pansus," ungkapnya.

tag: #revisi-uu-pemilu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...