Zoom
Oleh Rihad pada hari Selasa, 15 Jun 2021 - 19:52:20 WIB
Bagikan Berita ini :

97 Persen Obat-obatan Ternyata Impor, Mengapa?

tscom_news_photo_1623761540.jpeg
Ilustrasi obat (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Hanya 3 persen obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri, sementara sisanya sebanyak 97 persen dipenuhi melalui impor. Hal ini dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.

"Untuk obat-obatan, hanya 3 persen yang diproduksi dalam negeri. 97 persen masih kita impor, padahal dari 1.809 item obat di e-katalog (milik LKPP), hanya 56 item obat yang belum diproduksi di dalam negeri," katanya dalam konferensi pers virtual Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bidang Alat Kesehatan, Selasa (15/6).

Budi menuturkan dari 10 bahan baku obat terbesar, baru dua yang diproduksi di dalam negeri, yakni Clopidogrel dan Paracetamol. Sementara sisanya masih impor.

Demikian pula penggunaan alat kesehatan (alkes) yang masih didominasi produk impor. Sampai saat ini sebanyak 358 jenis produk alat kesehatan yang sudah diproduksi di dalam negeri, dalam sistem Registrasi Alat Kesehatan (Regalkes) Kemenkes. Sementara itu, berdasarkan e-katalog 2019-2020, tercatat dari 496 jenis alkes yang ditransaksikan, sebanyak 152 jenis alkes sudah mampu diproduksi di dalam negeri.

Menurut Budi, tingginya porsi impor dalam pengadaan alkes, obat-obatan hingga bahan baku obat tentu tidak baik dalam upaya Indonesia untuk mendukung kemandirian sektor kesehatan.

"Kami melihatnya dari sistem resiliensi kesehatan, kami ingin memastikan semua bahan baku obat-obat-obatan dan juga alkes itu bisa diproduksi di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap negara lain terutama pada saat terjadi pandemi seperti ini supaya sistem resiliensi kesehatan kita tangguh," katanya.

Budi mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya untuk bisa meningkatkan penyerapan produk alkes dalam negeri, diantaranya memastikan regulasi yang pro pada produksi dalam negeri; segera melakukan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) alkes dan menjadikan TKDN sebagai syarat utama dalam e-katalog; serta melakukan promosi terutama ke kementerian/lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk memprioritaskan pembelian dalam negeri.

Untuk jangka panjang, Budi mengatakan pihaknya akan membangun kompetensi sumber daya dalam rangka memfasilitasi transfer teknologi dan membangun ekosistem riset yang lebih baik.

Ada pun untuk jangka pendek, pihaknya akan mengalihkan 5.462 alkes impor (79 jenis alkes) untuk alkes sejenis yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

"Dari 40.243 item ini sebenarnya ada 5.462 item yang sudah ada produk dalam negerinya sehingga dengan demikian, yang diizinkan dibeli oleh government procurement (pengadaan pemerintah) adalah alkes yang sudah diproduksi dalam negeri, besarnya ada sekitar Rp6,5 triliun," kata Budi.

Lyina Kali Lipat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti masih rendahnya serapan belanja pemerintah untuk produk buatan dalam negeri, khususnya di bidang alat kesehatan (alkes).

Hingga Juni 2021, pemesanan alkes dalam negeri hanya mencapai Rp2,9 triliun, sementara impor produk alkes jauh lebih tinggi mencapai Rp12,5 triliun.

"Kami lihat serapan belanja pemerintah untuk produk buatan dalam negeri cukup rendah dibandingkan impor, khususnya belanja alat kesehatan. Untuk anggaran 2021, jumlah alkes impor lima kali lebih besar senilai Rp12,5 triliun melalui e-katalog," katanya dalam konferensi pers virtual Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bidang Alat Kesehatan, Selasa.

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) di mana aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Menurut Luhut, dengan serapan yang rendah itu, maka perlu ada upaya untuk bisa mendorong peningkatan belanja alat kesehatan dalam negeri minimal sebesar Rp6,5 triliun untuk 5.462 barang untuk tahun anggaran 2021 melalui e-katalog. Selain itu, lanjut dia, perlu peningkatan kapasitas produksi alkes dalam negeri.

"Kemarin, dua minggu lalu, saya ke Korea dengan Pak Menteri Budi (Menteri Kesehatan) lalu ke Tiongkok dengan Wamenkes, melihat betapa masih banyaknya kita impor alat-alat kesehatan yang ternyata bisa kita produksi di dalam negeri," katanya.

tag: #obat-obatan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...