JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menjelang perombakan, suasana Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi makin panas. Lemparan isu panas dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga elit PDI Perjuangan, partai Jokowi bernaung.

Baca juga :PDIP: Menteri Bidang Ekonomi tak Mampu Terjemahkan Visi-Misi Jokowi

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo melalui sebuah pesan yang diterima di Jakarta, Minggu malam (28/6/2015).

Baca juga :Kerja Menteri Tak Maksimal, Jokowi Dinilai Tak Yakini Kabinetnya

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut. Ini membuat isu yang dilempar bergerak liar.

Baca juga :Gerindra: Kerjasama Telkom-SingTel, Cara Rini Jual Saham Negara

Mantan Sekjen PDI Perjuangan memperingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja Pemerintah sesuai bidang masing-masing.

Baca juga :Pak Jokowi, Sadarlah, Negara Ini dalam Bahaya

"Pembantu Presiden (menteri-red) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," papar Tjahjo memberikan alasan atas sinyalemennya itu.

Baca juga :Jika Loloskan Proyek Rini Soemarno, Jokowi Agen Asing

Tjahjo mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.

"Beliau (Presidn Joko Widodo-red) sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus kerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden," katanya.

Baca juga :Menaker Akui Banyak Tenaga Kerja Illegal China Masuk Indonesia

Jika ada perbedaan pandangan atau pendapat mengenai kebijakan pemerintah, Tjahjo menyarankan agar usul tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Sebab pribadi Jokowi terbuka terhadap beragam masukan.

"Saya kira Presiden Jokowi terbuka menerima pernyataan atau koreksi terhadap kebijakan beliau, apalagi di negara Indonesia yang demokratis ini. Silakan itu disampaikan kepada Presiden langsung dan tidak perlu penyampaiannya hanya di depan pers saja," katanya.

Mendagri menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas isu perombakan susunan atau "reshuffle" Kabinet Kerja. "Khususnya apabila bicara soal reshuffle Kabinet, para menteri harus menyadari bahwa masalah tersebut adalah hak prerogatif Presiden, kapan saja beliau menginginkan itu atau tidak. Itu yang harus dihargai," ujarnya.(ris/ant)